Seluruh Desa di Denpasar Telah Gunakan Layanan Aplikasi Siskuedes

DIKSIMERDEKA.COM, DENPASAR, BALI – Seluruh desa di wilayah Kota Denpasar telah mengintegrasikan aplikasi Siskeudes dengan CMS BPD Bali. Integrasi ini membuat desa dapat mengimplementasikan belanja desa secara non tunai.

Kadis DPMD Kota Denpasar Wayan Buda menjelaskan, saat ini seluruh desa di Kota Denpasar telah mengintegrasikan Siskeudes dengan CMS BPD Bali. Sehingga 27 desa yang ada di Kota Denpasar bisa mengimplementasikan belanja daerah secara non tunai.

Lebih lanjut dijelaskan, penerapan Siskeudes ini merupakan upaya berkelanjutan dalam mewujudkan percepatan digitalisasi di Kota Denpasar. Hal ini juga memberikan kemudahan dalam percepatan realisasi pembangunan di desa.

“Dengan adanya transaksi non tunai, tentu program desa dapat direalisasikan secara cepat dan tepat, serta dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan desa,” ujarnya.

Sementara, Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa menjelaskan bahwa apresiasi atas pelaksanaan Siskuedes juga merupakan usaha dalam memacu percepatan penggunaan transaksi digital. Sehingga transparansi, tata kelola anggaran desa mampu diwujudkan dalam rangka percepatan pembangunan desa.

“Dengan adanya Siskuedes ini diharapkan mampu mendukung terciptanya pembangunan desa yang cepat, tepat dan transparansi tata kelola anggaran desa mampu diwujudkan dalam rangka percepatan pembangunan desa,” ujarnya.

Hadir juga dalam kesempatan tersebut Direktur Kantor Perwakilan BI Bali Butet Linda HP , Direktur Utama BPD Bali Nyoman Sudarma, Perwakilan OJK Bali Yogie Harsakusumah, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar IGN Eddy Mulya, Kepala BPD Bali Cabang Utama Denpasar Made Sudarma dan undangan lainnya.

Kepala BPD Bali Cabang Utama Denpasar Made Sudarma mengatakan pemberian apresiasi kepada Desa yang sudah menerapkan aplikasi Siskeudes sebagai bentuk motivasi dan dukungan kepada Desa dalam pelaksanaan digitalisasi belanja keuangan desa dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas tata kelola keuangan pemerintah desa.

Editor: Agus Pebriana