DIKSIMERDEKA.COM, DENPASAR, BALI – Anggota DPRD Komisi I Provinsi Bali , Dewa Nyoman Rai menengarai adanya permainan di balik rencana pengavelingan lahan pertanian krama Subak Pedahanan Desa Jagapati dan Desa Angantaka, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung. 

Hal tersebut diungkap usai menerima aduan krama Subak Pedahanan bersama anggota Komisi I lainya yaitu I Made Supartha, Dr Somvir, Anak Agung Sayoga, AA Gede Agung Wira Mantara, serta I Nyoman Laka (Komisi III), bertempat  di Kantor DPRD Bali, Jumat (31/12/2022).

“Ini menurut saya dari sisi hukum indikasi permainan sudah jelas karena ketika di suatu daerah tertentu ada pembangunan kan harus ada penyanding yang ditandai tangani. Tapi pengakuan dari masyarakat  tidak ada yang melakukan tanda tangan terhadap penyanding,” ujarnya.

Terlebih menurutnya, berdasarkan keterangan yang disampaikan krama Subak Pedahanan, persetujuan warga penyanding sebagai syarat  pengavelingan lahan pertanian dibuat oleh pihak tertentu seolah-olah tidak perlu dilakukan atau dibutuhkan. 

Baca juga :  Dibongkar Satpol PP Badung, Krama Subak Pedahanan Kembali Pasang Baliho “Perarem”

Berdasarkan persoalan tersebutlah Komisi I akan melakukan tindak lanjut dengan memanggil pihak terkait seperti DPRD Badung, Satpol PP, PUPR, Desa Adat Dan Desa Dinas Angantaka dan Jagapati untuk dimintai keterangan. 

Sementara itu menurut Sekretaris Komisi I Made Supartha, seharus semua pihak dapat mengedepankan asas hukum Lex specialis Derogat Legi Generali yang berarti peraturan khusus bisa mengesampingkan peraturan umum. 

Dalam konteks ini awig-awig/pararem (peraturan) yang dimiliki krama Subak Pedahanan harus dikedepankan atau sifatnya lebih utama sehingga regulasi yang lain dapat dikesampingkan. 

Perlu diketahui krama Subak Pedahanan memiliki awig-awig/pararem yang menyatakan  1) Tanah pertanian tidak boleh dialihfungsikan menjadi BTN/Perumahan, 2) Tanah pertanian tidak boleh dikavling Dan tidak diberi akses jalan oleh Krama Subak Pedahana.

Baca juga :  Krama Subak di Badung Resah, Pekaseh: Pemda Terkesan Bela Investor

Kemudian 3) Tanah pertanian boleh dijual asalkan tetap menjadi lahan pertanian, 4) Tanah pertanian boleh dibangun/ditempati oleh penduduk lokal yang sudah masuk menjadi krama/warga banjar adat dengan catatan kena iuran sesuai dengan luas tanah sebelum dibangun. 

Sebelum mendatangi DPRD Provinsi Bali, krama Subak Pedahanan telah mengirim surat keberatan kepada Bupati Badung, DPRD Badung, PUPR Badung, BPN Badung, Dinas Perizinan Badung, Dinas Kebudayaan, Camat Abiansemal, dan Kantor Perbekel Angantaka.

“Namun sampai saat ini surat keberatan kami tidak ditindaklanjuti.  Sementara pihak pengaveling terus bergerak di lapangan. Kami pun merasa tidak diayomi karena itu kami datang ke DPRD Provinsi untuk minta perlindungan agar tanah kami tidak dikaveling untuk pembangunan,” terang Pekaseh Subak Pedahanan I Wayan Sari Merta.

Baca juga :  Dewan Bali Soroti Dugaan Maladministrasi Pembongkaran Plang Subak Pedahanan Badung

Lebih lanjut, Wayan Sari Merta menjelaskan, jika alih fungsi lahan seluas 50 are dibangun kaveling perumahan ia khawatir akan merambat ke lahan-lahan sawah lainya. Disamping itu menurutnya sampah-sampah akan banyak mengotori sawah serta lampu-lampu  dari rumah-rumah yang akan dibangun bisa  mengundang hama sehingga mengancam pertanian. 

“Sawah ini kan penting bagi kami ini sebagai mata pencarian kami pekerjaan utama kami. Kalau ini dibangun kaveling kami mau ngapain. Padahal waktu Pandemi kemarin kami bergantung dari sawah ini. Jadi kami mohon pada pemerintah untuk melindungi kami” terangnya.