Yayasan Konservasi Indonesia: Akibat Privatisasi, Pulau Bali Alami Krisis Air

DIKSIMERDEKA.COM, DENPASAR, BALI – Air merupakan suatu hal yang penting bagi masyarakat Bali, tidak hanya berkaitan dengan aspek pertanian tapi juga menyangkut aspek adat, budaya dan ritual. Kendati demikian, privatisasi air oleh sejumlah perusahaan telah mengakibatkan terjadinya krisis air di pulau Bali. 

Hal ini diungkapkan oleh penggiat Yayasan Konservasi Indonesia, I Made Iwan Dewantama, dalam kegiatan Kolaborasi Jurnalis dan Kalangan Muda Mitigasi Krisis Iklim, bertempat di Kubu Kopi, Denpasar, Sabtu (03/09). 

Menurut Iwan Dewantama, krisis air yang dialami pulau Bali diakibatkan oleh privatisasi air oleh sejumlah perusahaan yang mengebor dan menyedot air dari bawah tanah. Dari sembilan kabupaten/kota di Bali, hanya satu daerah yang mengalami surplus air. 

“Seharusnya tidak sederhana melakukan pengeboran dan mengambil air bawah tanah yang menyangga bumi ini. Ada beberapa brand (dari perusahaan) yang mengambil air bawah tanah lalu mensuplai kepada kita,” terang Iwan Dewantama.

Melalui praktik tersebut, berdasarkan data air permukaan Bali telah mengalami krisis air. Dari sembilan kabupaten/kota, lima daerah di Bali sudah mengalami intrusi air laut sehingga terjadi penurunan permukaan tanah. 

“Bumi ini yang harus disangga oleh akuifer yang berisi air bersih untuk menjaga bumi. Kemudian harus diisi oleh air laut. Di tempat lain seperti di Jakarta, Surabaya, Semarang. Bagaimana kemudian banjir rob terjadi akibat penurunan muka tanah,” terang Iwan Dewantama.

Lebih lanjut, sejauh pengetahuan Iwan Dewantama, di Bali belum ada riset terkait penurunan muka tanah. Namun dia meyakini melalui praktik pengeboran air yang masif, Bali telah mengalami penurunan muka tanah.

“Jika benar terjadi, ini akan mengancam daerah-daerah di pesisir pulau Bali. Ini berbicara bagaimana bumi menyangga kita dan Bagaimana volume air laut bertambah dan masuk ke daratan,” terang Iwan Dewantama.

Untuk itu, ia menilai jika krisis air ini masih berkelanjutan maka Bali berpotensi akan mengalami persoalan pangan. Hal ini lantaran subak-subak sebagai sistem perairan yang mengaliri sawah akan kekurangan air. 

“Ketika kita mampu menjaga air maka padi akan terjaga dengan baik. Maka hutan akan terjaga dengan baik dan kita akan hidup harmonis,” terang Iwan Dewantama.

Sementara itu, perwakilan Yayasan IDEP, Gusti Diah, menjelaskan, suplai air ke sawah yang terbatas dibarengi dengan dampak krisis iklim seperti kekeringan, kebanjiran, dan cuaca yang tidak menentu berpotensi mengancam sistem ketahanan pangan.

“Karena suplai air berkurang, lalu tiba-tiba ada banjir sehingga tanaman terhanyut oleh banjir. Pada akhirnya menyebabkan gagal panen dan mengancam ketersediaan pangan kita,” terang Gusti Diah. (*)