DIKSIMERDEKA.COM DENPASAR Wacana memisahkan kembali jadwal Pileg dan Pilpres mulai digulirkan kencang dari Senayan. Model pemilu serentak lima kotak yang diterapkan pada 2019 dan 2024 dinilai sudah terlalu menyiksa penyelenggara di lapangan sekaligus menenggelamkan pertarungan gagasan para calon anggota legislatif.

Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Irawan menegaskan bahwa opsi mengembalikan jadwal pemilu ke pola 2009 dan 2014 menjadi salah satu jurus yang tengah ia perjuangkan dalam revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Namun, politisi muda Partai Golkar itu mengingatkan agar desain baru ini tidak sekadar cantik di atas kertas, melainkan juga kebal dari gugatan uji materi.

“Namun, sesuatu yang secara konseptual menurut kita bagus, belum tentu itu konstitusional. Jadi banyak hal nanti akan kami simulasikan, dan saya juga termasuk yang memperjuangkan agar skema kita kembali seperti 2014 dan 2009, tidak seperti 2019 dan 2024,” ujar Ahmad Irawan dalam Kunjungan Kerja Panja Penyusunan Perubahan RUU Pemilu Komisi II DPR RI di Kantor Gubernur Provinsi Bali, Jumat (20/11/2026).

Baca juga :  Ambang Batas Parlemen 5 Persen Masih Sebatas Wacana, Puan Maharani: Belum Ketok Palu!

Menurut Irawan, menggeser desain keserentakan bukan perkara memindahkan tanggal pencoblosan belaka. Langkah ini bakal memicu efek domino ke seluruh subsistem kepemiluan, mulai dari kerumitan teknis di bilik suara, mekanisme pencalonan, hingga skenario pemilihan dua putaran (two-round system).

Lantaran peta politik dan geografis Indonesia yang sangat beragam, Panja RUU Pemilu membuka pintu lebar-lebar bagi seluruh pemangku kepentingan untuk menyetor masukan tertulis agar aturan main yang lahir nanti tidak memicu kegaduhan baru.

“Berhubungan dengan republik kita yang luas dengan kondisi yang beragam, kita harus memiliki satu sistem yang bisa diterima oleh para pihak. Jika masih ada tambahan pandangan dari seluruh pemangku kepentingan, kami mohon masukan tersebut dapat disampaikan secara tertulis,” tegas Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut.

Pemprov Bali Dukung Pemisahan Pileg dan Pilpres serta Konsep Green Election

Gayung bersambut, usulan memisahkan Pileg dan Pilpres langsung mendapat dukungan penuh dari tuan rumah. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Bali Ngurah Satria Wardana menilai pola Pemilu 2014 jauh lebih masuk akal karena pemilih punya ruang untuk mengenali rekam jejak para caleg tanpa terseret arus polarisasi pemilihan presiden.

Baca juga :  Gugatan KUHAP 2025: DPR Ngotot Bela Pasal 27, Hakim MK Saldi Isra Sentil Keadilan Tersangka

Selain menyelamatkan publik dari kebingungan mencoblos lima surat suara sekaligus, Pemprov Bali juga melontarkan terobosan berani untuk memangkas antrean sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK) serta menyetop polusi sampah visual alat peraga kampanye.

“Saya lebih setuju jika pemilunya seperti 2014, Pileg dulu agar ada perhatian dari masyarakat, baru dua atau tiga bulan kemudian Pilpres. Selain itu, ke depan kami juga mengusulkan kelonggaran aturan pembukaan kotak suara di tingkat kabupaten/kota hingga provinsi guna menekan sengketa ke MK, serta mendorong konsep green election dengan mengganti spanduk dan umbul-umbul ke media videotron atau billboard,” papar Ngurah Satria Wardana.

Baca juga :  Dana Abadi Migas Diusulkan, DPR Ingatkan: Jangan Sampai “Kebablasan”!

Menakar Koridor Konstitusi Putusan MK dalam Revisi UU Pemilu

Di meja kerja Panja RUU Pemilu Komisi II DPR RI, perdebatan soal format Pileg dan Pilpres memang menjadi menu utama yang paling menguras energi. Parlemen berhitung cermat soal dampak keserentakan terhadap kualitas pilihan warga, stabilitas sistem presidensial, hingga batas kemampuan fisik petugas di tingkat tempat pemungutan suara.

Seluruh simulasi tersebut wajib tunduk pada koridor konstitusi yang telah digariskan lewat sejumlah vonis Mahkamah Konstitusi, terutama Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 dan Putusan Nomor 120/PUU-XXIII/2025.

Catatan lapangan dari Bali beserta hasil simulasi teknis akan langsung dibawa ke meja perundingan Panja RUU Pemilu. Komisi II DPR RI mematok target meramu norma kepemiluan yang lebih rasional, konstitusional, dan mampu menjaga kepercayaan publik pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027.