DIKSIMERDEKA.COM JAKARTA – Alarm bahaya berbunyi nyaring dari Senayan terkait upaya cegah penyadapan Presiden menyusul terbongkarnya skandal kebocoran komunikasi di jantung kekuasaan negara. Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso melontarkan peringatan keras kepada Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) agar segera bersih-bersih dan mengevaluasi seluruh personel yang berada di lingkar inti Presiden RI Prabowo Subianto.

Desakan tajam itu dilemparkan Sugiat saat mencecar Wakil Menteri Sekretariat Negara Juri Ardiantoro beserta jajaran Kemensetneg dalam Rapat Kerja Komisi XIII DPR RI di Ruang Rapat Komisi XIII, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026). Menurutnya, Istana tidak boleh kecolongan lagi, terutama jika di lingkaran terdekat Kepala Negara masih bercokol orang-orang yang diduga terhubung dengan pihak-pihak yang tengah disorot dalam kasus dugaan penyadapan dengan tersangka berinisial LSP—sosok mantan Kapolri sekaligus mantan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP).

Sugiat menilai evaluasi total dan sterilisasi kelembagaan di ring satu Istana sudah menjadi harga mati. Langkah itu krusial untuk menutup rapat celah pengkhianatan maupun penyusupan kepentingan tersembunyi yang berpotensi mengancam keselamatan Presiden serta membajak jalannya roda pemerintahan.

Baca juga :  Hanya 3 Pemimpin ASEAN Diundang Trump di Board of Peace , Prabowo Masuk Lingkaran Inti

“Kalau memang ada personalia-personalia di lingkar inti Presiden yang merupakan rekomendasi pihak-pihak yang bermasalah, sterilkan. Jangan ada lagi peluang pengkhianatan masuk di situ. Ini dalam rangka menjaga keamanan fisik Presiden dan memastikan kebijakan Presiden tidak diinfiltrasi maupun disusupi,” ungkap Sugiat.

Legislator Fraksi Partai Gerindra itu mengingatkan agar Kemensetneg tidak sekadar berperan sebagai tukang urus administrasi negara, melainkan tampil sebagai benteng strategis yang mengawal keamanan Presiden dan menjaga kemurnian perumusan kebijakan. Penguatan sistem pengamanan internal dinilai mendesak agar setiap keputusan pemerintah tetap tegak lurus pada kepentingan nasional dan berpihak kepada rakyat kecil.

“Jangan ada lagi peluang pengkhianatan, dalam rangka menjaga keamanan fisik seorang Presiden. Menjaga bagaimana kebijakan presiden itu tidak diinfiltrasi, tidak disusupi dan yang paling penting menjaga kebijakan tetap pro terhadap rakyat. Sekali lagi, tolong jaga Presiden kita supaya Presiden kita itu bisa memenangkan pertarungan melawan oligarki rakus dan memenangkan rakyat,” pungkasnya.

Teknologi Anti-Sadap Wajib Dipasang untuk Cegah Penyadapan Presiden

Lebih jauh, Sugiat menyoroti betapa fatalnya kebobolan sistem pengamanan komunikasi Kepala Negara yang terjadi selama dua tahun pemerintahan berjalan. Bagi parlemen, fakta bahwa seorang Presiden bisa disadap bukanlah perkara sepele yang bisa dianggap angin lalu, mengingat informasi strategis negara yang bocor berisiko membahayakan kedaulatan nasional.

Baca juga :  ASEAN Mulai Merapat ke Rusia, RI Impor Minyak hingga Bidik Kilang & Storage

“Dua tahun pemerintahan ini kita tidak boleh anggap remeh persoalan penyadapan itu seorang Presiden bisa disadap. Saya ingin ke depan Kementerian Sekretariat Negara memastikan hal ini tidak boleh terulang lagi dengan segala cara,” tegas Sugiat.

Karena potensi penyadapan diduga berlangsung dalam kurun waktu panjang dan menyasar arah kebijakan strategis Presiden, Kemensetneg diminta memastikan seluruh sudut ruangan maupun fasilitas di lingkungan Istana Kepresidenan benar-benar steril dari penyusup. Namun, pemeriksaan fisik secara manual saja dinilai belum cukup menghadapi spionase modern. Sugiat mendesak Kemensetneg memadukan pengamanan fisik dengan teknologi canggih yang mampu mendeteksi ancaman penyadapan jarak jauh demi mengunci rapat jalur komunikasi Presiden, sembari memastikan parlemen siap pasang badan soal anggaran.

“Kami mendukung Kementerian Sekretariat Negara untuk memastikan keamanan secara fisik Presiden, keamanan informasi Presiden itu terjaga dan betul-betul steril. Saya berharap dalam usulan-usulan program ke depan, hal ini menjadi prioritas. Kalau dalam kaitan anggaran, sekali lagi, Komisi XIII pasti mendukung,” ujarnya.

Baca juga :  Usai Lapor Prabowo, Bahlil Siap Sikat Izin Tambang Nakal! Ratusan IUP Terancam Dicabut

Sisir Ulang Produk Kebijakan, Waspadai Sabotase Halus Oligarki

Tak berhenti pada urusan sterilisasi personel dan pemasangan perangkat anti-sadap, Komisi XIII DPR juga menuntut Kemensetneg menyisir ulang seluruh produk kebijakan strategis yang telah diteken selama dua tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo. Audit menyeluruh dari hulu ke hilir—mulai dari undang-undang, peraturan presiden, hingga keputusan menteri—harus segera digelar untuk memastikan tidak ada pasal selundupan yang lahir akibat infiltrasi pihak luar.

Sugiat mengkhawatirkan data intelijen yang dicuri lewat praktik penyadapan tersebut telah dimanfaatkan kelompok tertentu untuk melemahkan, mengarahkan, bahkan menyabotase kebijakan pemerintah secara senyap. Ia mengingatkan bahwa jaringan oligarki sangat lihai beradaptasi untuk membengkokkan proses pengambilan keputusan demi keuntungan segelintir elite, sehingga negara wajib mengembalikan arah kebijakan sesuai amanat Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945.

“Karena kasus penyadapan ini terbongkar selama dua tahun pemerintahan Pak Presiden, kebijakan-kebijakan ini perlu disisir kembali. Apakah ada kebijakan yang telah terkena sabotase atau penyusupan secara halus sehingga menguntungkan kepentingan kelompok tertentu,”