DIKSIMERDEKA.COM,WASHINGTON,Presiden Amerika Serikat Donald Trump menggelar pertemuan perdana Board of Peace di Washington, dan tiga pemimpin Asia Tenggara langsung duduk di meja utama: Presiden Indonesia Prabowo Subianto, pemimpin Vietnam To Lam, dan Perdana Menteri Kamboja Hun Manet. Namun absennya Thailand, Filipina, dan Malaysia justru memantik tanda tanya geopolitik.

Forum ini secara resmi membahas rekonstruksi Gaza dengan janji dana lebih dari 5 miliar dolar AS. Tetapi banyak pengamat menilai agenda sebenarnya jauh lebih luas dari sekadar isu Timur Tengah.

Sikap ASEAN Terbelah Soal Gaza

Respons negara-negara Asia Tenggara terhadap platform baru Trump itu terlihat berbeda-beda. Negara seperti Indonesia dan Vietnam melihat forum ini sebagai peluang mendekat ke Gedung Putih dan memperkuat posisi sebagai kekuatan menengah global. Namun analis menilai langkah itu juga berarti menerima tatanan dunia baru yang lebih berbasis kekuatan daripada aturan internasional.

Delegasi Vietnam menunjukkan keseriusan mereka. Selain pemimpin tertinggi To Lam, rombongan Vietnam juga membawa menteri pertahanan, keamanan publik, luar negeri, keuangan, industri dan perdagangan, serta gubernur bank sentral. Media pemerintah Vietnam menegaskan bahwa “Keikutsertaan itu mencerminkan dukungan Vietnam terhadap upaya bersama dunia untuk perdamaian dan pembangunan,”sekaligus menjadi langkah nyata memperkuat kemitraan strategis komprehensif dengan Amerika Serikat sejak 2023,” katanya dikutip dari Nikkei Asia.

Baca juga :  Kemajuan Industri 4.0 Akan Dorong Indonesia Menuju Sepuluh Besar Kekuatan Ekonomi Global

Sekutu AS Justru Absen

Pengamat CSIS di Washington, Gregory Poling, mengatakan forum itu diisi sebagian besar negara kekuatan menengah yang bukan sekutu perjanjian AS. Ia menilai bagi Filipina dan Thailand melihat pertemuan initak ada kepentingan merekauntuk ikut,

“tidak ada keuntungan nyata ( dua negara itu-red)untuk ikut.” katanya.

Poling menambahkan banyak pemerintah Asia Tenggara gelisah terhadap kemungkinan runtuhnya sistem tatanan dunia berbasis aturan pascaPerang Dunia II. Menurutnya, negara-negara kawasan“tidak punya kepentingan terhadap sistem internasional di mana yang kuat selalu menang.”

Kritik Tajam ke Forum

Peneliti Carnegie Endowment, Elina Noor, menilai forum itu sebenarnya bukan sekadar tawaran eksklusif, melainkan lembaga yang memberi dirinya sendiri kewenangan membangun kembali Gaza tanpa akuntabilitas atas kehancurannya.

Ia menilai sikap kritis Malaysia terhadap Israel bisa menjadi alasan negara itu memilih tidak ikut.

Baca juga :  PHK Massal Menggila! Oracle Pangkas Ribuan Karyawan Saat "Bakar Uang" Proyek AI

Misi Dagang Prabowo

Di sela agenda forum, Prabowo juga dijadwalkan bertemu langsung dengan Trump untuk membahas kesepakatan dagang bilateral. Presiden Indonesia tiba di Washington bersama sejumlah menteri ekonomi, energi, dan investasi.

CEO sementara Dewan Bisnis AS-ASEAN Brian McFeeters mengatakan pihaknya melihat Indonesia hampir mencapai kesepakatan perdagangan timbal balik dengan Washington. Perjanjian semacam itu sebelumnya sudah diteken AS dengan Malaysia dan Kamboja, yang mensyaratkan mitra Asia Tenggara mengikuti kontrol ekspor dan sanksi ala AS sebagai imbalan penurunan tarif.

Menurut McFeeters, tantangan terbesar Indonesia ada pada hambatan non-tarif seperti aturan kandungan lokal. Ia menjelaskan bahwa untuk memproduksi barang teknologi di Indonesia, perusahaan harus membuktikan 40–50 persen komponennya dibuat di dalam negeri syarat yang menurutnya sulit dipenuhi banyak industri.

Prabowo Optimistis

Dalam jamuan gala bersama Kamar Dagang AS dan Dewan Bisnis AS-ASEAN, Prabowo menyatakan negosiasi telah berjalan intensif selama berbulan-bulan.

“Kami telah bernegosiasi sangat intens dan saya pikir sudah ada kesepakatan kuat di banyak isu.”

Ia berharap perjanjian itu akan menjadi

“dorongan besar bagi kemitraan ekonomi Indonesia–Amerika.” katanya.

Baca juga :  Adik Raja Inggris Diciduk Polisi! King Charles Tegas: Hukum Harus Jalan, Tak Ada Yang Kebal Meski Bangsawan

Prabowo juga menegaskan kebijakan luar negeri Indonesia tetap nonblok, tetapi ia ingin melihat kehadiran Amerika Serikat tetap kuat di negaranya yang ia sebut sebagai “sahabat sejati.”

Seraya menambahkan:“Kami menghormati semua kekuatan besar dan merasa bisa menjadi jembatan yang jujur di antara mereka.”

Pertemuan ini bukan sekadar forum perdamaian. Ini adalah panggung geopolitik baru yang bisa mengubah peta pengaruh global. Kehadiran Indonesia menandakan strategi aktif mencari posisi strategis di antara kekuatan besar dunia. Absennya beberapa negara ASEAN justru menegaskan bahwa kawasan sedang menghadapi pilihan sulit: ikut arus kekuatan baru atau tetap bertahan pada sistem internasional lama berbasis aturan.

Jika kesepakatan dagang dengan AS benar tercapai, dampaknya bisa besar bagi ekonomi Indonesia — mulai dari investasi, ekspor teknologi, hingga posisi tawar dalam rantai pasok global.

Langkah Prabowo ke Washington bukan sekadar kunjungan diplomatik. Ini manuver geopolitik. Indonesia mencoba berdiri di tengah arena persaingan raksasa dunia — sambil mengamankan keuntungan ekonomi sebesar mungkin tanpa kehilangan posisi netralnya.