Hidup Pas-pasan Tapi Masuk Desil Orang Kaya? Pakar UGM Sentil Data Pemerintah!

JOGJAKARTA DIKSIMERDEKA.COM Pendataan kesejahteraan sosial yang dirilis pemerintah lewat Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) belakangan ini sukses bikin gaduh dan memancing emosi masyarakat. Pasalnya, banyak rumah tangga yang tiba-tiba dikategorikan masuk ke dalam desil 9 atau 10—yang notabene dianggap kelompok paling sejahtera—justru merasa realitas dapurnya masih compang-camping dan jauh dari kata kaya.

Polemik salah kaprah data ini langsung menuai sorotan tajam dari Dosen Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM), Wisnu Setiadi Nugroho, S.E., M.Sc., M.A., Ph.D. Menurutnya, jurang perbedaan ini terjadi karena adanya tabrakan cara pandang antara rakyat di akar rumput dan pemerintah.

Masyarakat umumnya menilai kesejahteraan secara kasat mata berdasarkan pendapatan bulanan dan besarnya pengeluaran harian. Sebaliknya, pemerintah menggunakan instrumen DTSEN dengan indikator yang lebih rumit, seperti aset, kondisi fisik rumah, hingga kepemilikan kendaraan bermotor. Wajar jika akhirnya rakyat protes karena merasa tidak kaya tapi tak lagi berhak menerima bantuan.

“Seseorang bisa masuk desil 9 atau 10, tetapi bisa jadi hidup memang pas-pasan dan dua-duanya tetap benar,” ujarnya, Kamis (20/8).

Desil Bukan Ukuran Mutlak Kekayaan

Wisnu mengingatkan, status desil sejatinya hanyalah potret posisi relatif dalam distribusi kesejahteraan nasional, bukan vonis angka kekayaan secara absolut. Mengingat status desil ini berimplikasi langsung pada akses masyarakat terhadap program dan bantuan pemerintah, sangat wajar jika publik menuntut transparansi.

Namun, ia juga meluruskan bahwa perbedaan persepsi ini tidak otomatis menunjukkan data pemerintah salah total. Metode Proxy Means Test (PMT) yang dipakai pemerintah pada dasarnya adalah alat prediksi yang tetap punya kemungkinan luput. Belum lagi jika informasi rumah tangga belum diperbarui, seperti adanya perubahan jumlah anggota keluarga.

Karena itu, Wisnu mendesak pemerintah untuk blak-blakan membeberkan variabel pembentuk desil dan wajib menyediakan kanal sanggah yang jelas serta cepat.

“Masyarakat bisa melakukan respons, aduan, sehingga masyarakat bisa percaya dan kemudian puas dengan hasil yang didapatkan, bukan sekadar hanya di atas kertas lalu kemudian menerima saja penentuan dari pemerintah tersebut,” katanya menuntut ruang aduan bagi rakyat.

Kualitas data ini menjadi perkara hidup dan mati ketika desil dijadikan dasar eksekusi kebijakan yang membatasi hak masyarakat, seperti pencabutan subsidi.

“Semakin besar konsekuensi dari sebuah garis batas yang diterapkan oleh pemerintah, semakin tinggi standar akurasi yang harus dipenuhi sebelum garis itu digunakan,” tegas Wisnu mengingatkan.

Bahaya Salah Sasaran: Dari Exclusion Error hingga Cliff Effect

Jika pembenahan data ini diabaikan, ancaman salah sasaran tinggal menunggu waktu. Wisnu mewanti-wanti adanya dua risiko fatal: exclusion error (warga yang sebenarnya masih butuh bantuan malah ditendang dari daftar penerima) dan cliff effect (ketidakadilan perlakuan kebijakan hanya karena beda garis batas).

“Dua rumah tangga yang kondisi ekonominya hampir sama persis bisa mendapatkan perlakuan kebijakan yang sangat berbeda karena yang satu di ujung desil 8, yang satunya lagi di awal mula desil 9,” jelasnya membeberkan celah ketidakadilan tersebut.

Sebagai solusi agar tidak kaku, pemerintah disarankan mempertimbangkan zona transisi di sekitar batas kelompok. Sistem desil tidak perlu dibuang, tapi bisa dipertajam.

“Mungkin membuat granularitas yang lebih halus, lebih jelas, misalkan pembagiannya dalam bentuk persentil,” katanya memberikan alternatif jalan keluar.

Terakhir, sentilan paling menohok dilayangkan Wisnu kepada asumsi pemerintah yang kerap menyamaratakan kelompok desil 9 dan 10 sebagai entitas ekonomi yang seragam. Rentang kondisi di dua desil teratas ini sangat lebar. Rumah tangga dengan gaji Rp 10 juta per bulan bisa saja masuk dalam kotak yang sama dengan konglomerat berpenghasilan Rp 100 juta, padahal beban hidup, jumlah tanggungan, dan cicilan mereka bagai bumi dan langit.

“Menyamaratakan seluruh anggota desil 9 dan 10 itu sebagai kelompok yang sama adalah asumsi yang sangat keliru dan cukup fatal,” tegasnya memungkasi.