DIKSIMERDEKA.COM DENPASAR – Kinerja Komando Resor Militer (Korem) 163/Wira Satya menuai apresiasi dari Komisi I DPR RI. Pembinaan teritorial hingga pelaksanaan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) dinilai berjalan efektif dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Namun, DPR mengingatkan agar dukungan dari berbagai pihak tidak sampai memunculkan persoalan hukum akibat lemahnya tata kelola administrasi.

Apresiasi sekaligus catatan tersebut disampaikan Anggota Komisi I DPR RI Taufiq R. Abdullah usai mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI ke Korem 163/Wira Satya di Denpasar, Bali, Jumat (26/6/2026).

Menurut Taufiq, hasil peninjauan menunjukkan bahwa pembinaan teritorial yang dijalankan Korem 163/Wira Satya berlangsung dengan baik. Pelaksanaan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) juga dinilai mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat.

“Komisi I ingin melihat sejauh mana efektivitas pembinaan teritorial yang dilakukan Korem ini. Alhamdulillah, hasilnya cukup baik, termasuk pelaksanaan Operasi Militer Selain Perang yang juga berjalan dengan bagus,” ujar Taufiq.

Dukungan Masyarakat Patut Diapresiasi

Taufiq menilai besarnya dukungan dari masyarakat, pemerintah daerah, hingga pihak swasta terhadap berbagai program OMSP menjadi bukti tingginya kepercayaan publik kepada TNI. Apalagi, berbagai kegiatan tersebut tetap berjalan meski di tengah keterbatasan anggaran yang dimiliki institusi.

Baca juga :  DPR Desak Status Lanud I Gusti Ngurah Rai Naik ke Tipe A, Jangan Terjebak Standar Lama

Namun, ia mengingatkan bahwa dukungan di luar anggaran negara tidak boleh dikelola secara sembarangan. Seluruh proses harus tetap memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas agar tidak menimbulkan persoalan hukum maupun administrasi di kemudian hari.

“Ini sangat baik dan patut diapresiasi. Tetapi kami juga memberikan peringatan agar dukungan tersebut tidak sampai memperluas ruang gerak kegiatan yang berpotensi menimbulkan pelanggaran. Ketika sebuah program dijalankan dengan dukungan di luar anggaran negara, maka seluruh prosesnya harus dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.

Jangan Sampai Prajurit Tersandung Hukum

Politisi Fraksi PKB itu menilai kemampuan Korem 163/Wira Satya menjalankan berbagai program dengan keterbatasan anggaran menunjukkan dedikasi tinggi para prajurit dalam mengabdi kepada masyarakat dan negara.

Meski demikian, dari sisi tata kelola keuangan negara, setiap bentuk dukungan non-anggaran tetap harus dikelola sesuai aturan. Menurutnya, administrasi yang tertib menjadi kunci agar seluruh kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Baca juga :  , DPR Minta Latsarmil SPPI Disetop! 5 Calon Manajer Koperasi Merah Putih Jadi Korban

Sebagai wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah VII, Taufiq menegaskan Komisi I DPR RI tidak ingin prajurit yang telah bekerja keras justru menghadapi persoalan hukum akibat lemahnya administrasi.

“Jangan sampai teman-teman yang sudah bekerja keras dan memberikan pengabdian terbaik kepada negara justru menghadapi masalah hukum. Karena itu, aspek administrasi dan pertanggungjawaban keuangan harus menjadi perhatian utama,” pungkasnya.

Kunjungan kerja ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan Komisi I DPR RI terhadap kesiapan satuan TNI di daerah, termasuk memastikan program pembinaan teritorial dan OMSP berjalan efektif, akuntabel, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat tanpa mengabaikan prinsip tata kelola yang baik.

Pembinaan Teritorial Jadi Pilar

Keberhasilan Korem 163/Wira Satya dalam menjalankan pembinaan teritorial menunjukkan kuatnya sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat. Program tersebut tidak hanya mendukung stabilitas keamanan wilayah, tetapi juga memperkuat ketahanan nasional melalui pendekatan yang lebih dekat dengan masyarakat.

Baca juga :  Data 2 Awak Tewas di Korowai: Komisi I Bongkar Lemahnya Pengamanan Bandara Papua

Selain menjalankan tugas pertahanan, Korem 163/Wira Satya juga aktif melaksanakan Operasi Militer Selain Perang (OMSP), seperti membantu penanggulangan bencana, mendukung pembangunan daerah, hingga memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat. Berbagai kegiatan tersebut menjadi bagian dari tugas TNI dalam membantu pemerintah di luar operasi militer.

Komisi I DPR RI menilai keberhasilan tersebut harus dibarengi dengan tata kelola administrasi yang baik. Setiap bentuk dukungan dari pemerintah daerah, masyarakat, maupun pihak swasta harus dicatat dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan agar tidak menimbulkan persoalan hukum di masa mendatang. Dengan sistem yang transparan, Korem 163/Wira Satya diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap institusi TNI.

Komisi I DPR RI berharap Korem 163/Wira Satya terus mempertahankan efektivitas pembinaan teritorial dan pelaksanaan OMSP dengan tetap mengedepankan prinsip transparansi serta akuntabilitas. Dengan tata kelola yang baik, seluruh program dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi TNI.