SPMB Disorot! DPR Bilang Akses Kuliah Masih Nggak Fair

DIKSIMERDEKA.COM JAKARTA – Masuk perguruan tinggi negeri dinilai belum sepenuhnya adil. DPR kini turun tangan mengevaluasi sistem SPMB setelah menerima banyak keluhan soal akses kuliah hingga mahalnya biaya pendidikan.Sistem Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) kembali jadi sasaran kritik. Keluhan soal ketidakadilan akses hingga mahalnya biaya kuliah membanjiri DPR. Tak mau persoalan terus berulang, Komisi X DPR langsung membentuk Panitia Kerja (Panja) SPMB.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Kurniasih Mufidayati, mengungkapkan pembentukan Panja bukan muncul tiba-tiba. DPR, kata dia, kebanjiran audiensi dari berbagai pihak yang sama-sama mengeluhkan carut-marut sistem penerimaan mahasiswa baru.

Hal itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panja SPMB Komisi X DPR RI bersama Rektor Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi Bandung, Universitas Diponegoro, Universitas Tanjungpura, dan Universitas Terbuka di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/6/2026).

Keluhan datang dari berbagai arah. Mulai dari perguruan tinggi swasta (PTS), perguruan tinggi negeri (PTN), hingga masyarakat yang menilai akses menuju pendidikan tinggi berkualitas masih belum berpihak kepada semua kalangan.

“Panja ini dibuat karena kami mendapat banyak sekali audiensi. Banyak audiensi datang, baik itu dari PTS dan juga mungkin dari masyarakat, termasuk juga beberapa PTN memberikan masukan. Bagaimana supaya SPMB ini memiliki landasan yang ada keadilan, kesetaraan, dan pemerataan,” ujarnya.

Menurut Kurniasih, salah satu persoalan yang paling sering disorot adalah masih sempitnya peluang calon mahasiswa dari daerah dengan fasilitas pendidikan terbatas, terutama wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Kondisi ini dinilai membuat kesempatan memperoleh pendidikan tinggi berkualitas belum benar-benar merata.

Tak cuma akses, urusan biaya kuliah juga ikut jadi sorotan. Banyak masyarakat menganggap beban biaya pendidikan masih menjadi tembok tinggi yang sulit dilewati, meski sudah berhasil lolos seleksi.

“Termasuk juga yang dikeluhkan itu adalah terkait dengan biaya. Biaya-biaya ini juga menjadi satu variabel yang akhirnya melandasi dibuatnya Panja SPMB ini,” kata Politisi Fraksi PKS tersebut.

Meski begitu, Kurniasih menegaskan Panja SPMB bukan dibentuk untuk mencari kambing hitam. Fokusnya adalah mencari jalan tengah agar sistem penerimaan mahasiswa baru bisa lebih adil tanpa mengorbankan kualitas perguruan tinggi.

Komisi X DPR, lanjutnya, memahami tantangan yang dihadapi kampus dalam menjaga mutu pendidikan. Namun di sisi lain, negara juga punya kewajiban memastikan setiap anak bangsa memiliki kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan tinggi.

“Kami sangat berterima kasih Bapak dan Ibu semua berkenan hadir memenuhi undangan kami untuk melakukan rapat dengan pendapat. Kita ingin mencari formula yang bisa tetap memberikan solusi untuk semua pihak,” tuturnya.

Seluruh masukan dari para rektor akan menjadi bahan penyusunan rekomendasi Panja. DPR berharap hasil kerja Panja nantinya mampu memperbaiki kebijakan SPMB pada tahun-tahun mendatang sehingga persoalan ketimpangan akses dan rasa ketidakadilan dalam penerimaan mahasiswa baru tidak terus menjadi keluhan tahunan.

“Kami mendengar aspirasi dari masyarakat, maka dibuatlah Panja ini. Harapannya nanti ada rekomendasi yang benar-benar memberikan keadilan untuk semua pihak,” pungkasnya.

SPMB Diharapkan Lebih Berkeadilan

Pembentukan Panja SPMB menjadi momentum bagi Komisi X DPR RI untuk mengevaluasi sistem penerimaan mahasiswa baru secara menyeluruh. Berbagai masukan dari perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta, akademisi, hingga masyarakat akan menjadi bahan penyusunan rekomendasi perbaikan kebijakan.

Selain memperhatikan kualitas seleksi, DPR juga menilai sistem SPMB harus mampu memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh calon mahasiswa tanpa memandang latar belakang ekonomi maupun wilayah asal. Akses pendidikan tinggi yang merata dinilai menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Di sisi lain, perguruan tinggi juga menghadapi tantangan menjaga mutu pendidikan di tengah meningkatnya jumlah peminat setiap tahun. Karena itu, Panja SPMB diharapkan dapat menghasilkan formulasi yang mampu menyeimbangkan antara kualitas akademik, pemerataan akses, serta keberlanjutan pembiayaan pendidikan tinggi.

Rekomendasi yang dihasilkan nantinya diharapkan menjadi dasar penyempurnaan kebijakan SPMB pada tahun-tahun mendatang sehingga proses penerimaan mahasiswa baru berlangsung lebih transparan, adil, akuntabel, dan mampu menjawab berbagai keluhan masyarakat yang selama ini muncul setiap musim penerimaan mahasiswa.