SIKSIMERDEKA.COM JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR RI I Nengah Senantara menyoroti keluhan masyarakat terkait harga obat di jaringan apotek milik BUMN, PT Kimia Farma. Menurutnya, harga obat di sejumlah apotek Kimia Farma masih lebih tinggi dibandingkan apotek swasta sehingga membuat masyarakat enggan berbelanja di sana.

Politisi asal Bali itu meminta manajemen Kimia Farma turun langsung ke lapangan untuk mengevaluasi kebijakan harga sekaligus melihat kondisi persaingan yang terjadi di masyarakat.

“Ini perlu Kimia Farma, khususnya turun sekali-sekali ke lapangan untuk survei tentang harga obat sehingga masyarakat tidak terus mengeluhkan kondisi ini,” kata Senantara.

Dalam rapat kerja bersama Kimia Farma, Senantara mencontohkan kondisi yang terjadi di daerah pemilihannya, Bali. Ia membandingkan salah satu apotek Kimia Farma di Denpasar dengan apotek swasta yang menurutnya selalu dipadati pembeli.

Menurut dia, masyarakat sudah memiliki persepsi bahwa harga obat di Kimia Farma lebih mahal dibandingkan apotek swasta.

“Kalau kita membawa resep ke apotek swasta, antreannya luar biasa. Tetapi kalau membawa resep ke Kimia Farma, yang datang hanya satu atau dua orang. Artinya masyarakat sudah tahu kalau membeli obat di Kimia Farma harganya bisa sekitar 30 persen lebih mahal daripada di swasta,” ujarnya.

Senantara mempertanyakan daya saing perusahaan farmasi pelat merah tersebut di tengah ketatnya persaingan bisnis kesehatan.

“Apa kita mau kalah dengan persaingan swasta? Mestinya tidak,” tegasnya.

Menurutnya, Kimia Farma tidak bisa hanya mengandalkan status sebagai perusahaan milik negara. Perusahaan harus mampu menghadirkan harga yang kompetitif agar tetap menjadi pilihan masyarakat.

Ia mengingatkan bahwa sebagai BUMN farmasi, Kimia Farma memiliki tanggung jawab sosial yang lebih besar dibandingkan perusahaan swasta. Kehadiran perusahaan milik negara seharusnya menjadi instrumen pemerintah untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang terjangkau.

Karena itu, Senantara berharap Kimia Farma terus melakukan pembenahan, baik dari sisi harga, distribusi, maupun pelayanan kepada masyarakat.

Ia menilai keberadaan jaringan apotek Kimia Farma yang tersebar di berbagai daerah merupakan aset penting dalam mendukung ketahanan sektor kesehatan nasional. Namun potensi tersebut perlu diimbangi dengan kebijakan yang berpihak kepada kebutuhan masyarakat.

“Kimia Farma harus semakin memperkuat peran negara dalam menjamin akses obat yang mudah, merata, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat,” katanya.

Menurut Senantara, jika persoalan harga dapat diperbaiki, Kimia Farma berpeluang kembali menjadi pilihan utama masyarakat sekaligus mampu bersaing dengan jaringan apotek swasta yang saat ini terus berkembang.

Di tengah meningkatnya kebutuhan layanan kesehatan, ia berharap perusahaan farmasi milik negara dapat hadir tidak hanya sebagai entitas bisnis, tetapi juga sebagai bagian dari solusi untuk memastikan masyarakat memperoleh obat dengan harga yang wajar dan mudah dijangkau.

Senantara menilai keberadaan Kimia Farma sebagai perusahaan farmasi milik negara memiliki posisi strategis dalam mendukung pelayanan kesehatan masyarakat. Dengan jaringan apotek yang tersebar di berbagai daerah, Kimia Farma seharusnya mampu menjadi pilihan utama masyarakat dalam memperoleh obat-obatan dengan harga yang kompetitif dan mudah dijangkau.

Menurutnya, evaluasi harga perlu dilakukan secara berkala agar perusahaan dapat memahami kondisi pasar dan kebutuhan masyarakat. Persaingan dengan apotek swasta tidak dapat dihindari sehingga diperlukan strategi yang tepat agar Kimia Farma tetap memiliki daya saing tanpa mengabaikan fungsi sosialnya sebagai BUMN.

Selain aspek harga, peningkatan kualitas pelayanan juga perlu menjadi perhatian. Kemudahan akses, ketersediaan stok obat, serta kecepatan pelayanan dinilai menjadi faktor penting yang memengaruhi keputusan masyarakat dalam memilih tempat membeli obat. Karena itu, pembenahan menyeluruh diharapkan mampu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Kimia Farma.