Wabup Tjok Surya Dorong Optimalisasi Dana Desa dan Mitigasi Bencana di Kecamatan Dawan

DIKSIMERDEKA.COM, KLUNGKUNG, BALI – Wakil Bupati Klungkung, Tjokorda Gde Surya Putra, menghadiri Pertemuan Forum Perbekel se-Kecamatan Dawan di Kantor Perbekel Desa Sampalan Tengah, Jumat (10/10/2025). Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klungkung, Wayan Suteja, Camat Dawan Dewa Widiantara, Kapolsek Dawan, dan Danramil Dawan.

Dalam laporannya, Camat Dewa Widiantara menjelaskan bahwa forum ini menjadi agenda rutin sebagai wadah silaturahmi antara para perbekel, perangkat kecamatan, serta unsur Forkopimca. Pertemuan ini juga menjadi ruang strategis untuk menyamakan persepsi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sekaligus membahas berbagai persoalan dan solusi yang muncul di tingkat desa.

Dalam arahannya, Wakil Bupati Tjokorda Gde Surya Putra menegaskan pentingnya mengoptimalkan penggunaan dana desa agar tepat sasaran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia juga meminta setiap desa segera memutakhirkan data pekerja rentan sebagai dasar pemberian jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM), agar perlindungan sosial masyarakat desa dapat berjalan maksimal.

Wabup Tjok Surya turut mengingatkan seluruh perbekel untuk mewaspadai potensi bencana alam menjelang musim hujan. Ia menekankan pentingnya langkah mitigasi dini dan koordinasi lintas sektor agar penanganan bencana bisa dilakukan secara cepat dan terukur. “Kesiapsiagaan adalah kunci, jangan menunggu bencana datang baru bertindak,” tegasnya.

Terkait kesejahteraan aparatur desa, khususnya tunjangan istri/suami dan anak perbekel, Wabup Tjok Surya meminta Dinas Pemdes untuk mengkaji dan menyusun rancangan kebijakan dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah. “Jika aturan memungkinkan, kita akan lihat juga kondisi keuangan daerah agar kebijakan tetap realistis dan berkeadilan,” ujarnya.

Pertemuan ini diharapkan memperkuat sinergi antara pemerintah desa dan pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, responsif, dan berpihak pada pelayanan publik.