DIKSIMERDEKA.COM, DENPASAR – Gubernur Bali Wayan Koster menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali 2027 sebesar Rp4.559.287 per bulan. Besaran tersebut naik Rp1.351.828 atau 42,15 persen dibandingkan UMP Bali 2026 yang sebesar Rp3.207.459.

Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Bali Nomor 995/03-M/HK/2026 tentang Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Sektoral Provinsi Bali Tahun 2027 dan akan mulai berlaku pada 1 Januari 2027.

Keputusan ini sekaligus mengakomodasi tuntutan kalangan buruh dan mahasiswa yang sebelumnya mendesak Gubernur Koster mengikuti rekomendasi Dewan Pengupahan sebesar Rp4,5 juta.

Desakan tersebut disampaikan dalam aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Bali pada Jumat, (20/11/2026).

Dalam aksi tersebut, nilai nominal UMP 2027 sempat berlangsung alot setelah muncul perbedaan pandangan antara pemerintah dan kelompok buruh.

Baca juga :  Buruh Minta UMP Bali 2027 Ditetapkan Rp4,5 Juta sesuai Rekomendasi Dewan Pengupahan

Adapun dalam kesempatan itu, buruh meminta pemerintah menetapkan UMP 2027 sesuai dengan rekomendasi dewan pengupahan sebesar Rp4,5 juta.

Sementara itu, Gubernur Koster sempat menawarkan angka Rp4,2 juta sebagai jalan tengah setelah mendapatkan masukan dari dunia usaha.

Selain menetapkan UMP, Koster juga menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Bali 2027 untuk sektor hotel berbintang sebesar Rp4.644.907 per bulan. Besaran tersebut lebih tinggi Rp85.620 dibandingkan UMP reguler.

Dengan diterbitkanya keputusan ini, Pemerintah Provinsi Bali menginstruksikan pemerintah kabupaten dan kota serta pelaku usaha untuk melaksanakan ketetapan upah minimum tersebut.

Baca juga :  Pembahasan UMP Bali 2027 di Dewan Pengupahan Berproses, Penetapan Dijadwalkan 21 November

Koster berharap kenaikan upah minimum dapat meningkatkan pendapatan dan daya beli pekerja. Selain itu, kenaikan ini juga diharapkan mendorong peningkatan kesejahteraan serta produktivitas pekerja di Bali.

Menanggapi penetapan UMP tersebut, kelompok buruh yang diwakil oleh Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM) Provinsi Bali mengapresiasi keputusan yang diambil Gubernur Koster yang menetapkan UMP Bali 2027 sebesar Rp4,5 juta.

Menurut Rai, penetapan UMP 2027 yang naik hampir 42,15 persen menjadi pijakan awal untuk memperbaiki tingkat upah pekerja di Bali pada tahun-tahun mendatang, setelah hampir satu dekade menghadapi tingkat upah yang dinilai rendah.

Baca juga :  Buruh Sambut Keputusan Koster Naikan UMP Bali 2027 jadi Rp4,5 Juta

“Ini menjadi sebuah sejarah perjuangan pekerja di Bali bersama kawan-kawan dan adik-adik mahasiswa yang senantiasa membersamai kami. Mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik bagi pekerja di Bali,” katanya.

Lebih lanjut, Rai mengingatkan kalangan pengusaha agar tidak menjadikan kenaikan UMP sebagai alasan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.

Ia berharap perusahaan dapat menyikapi kebijakan tersebut secara bijaksana dan tetap menjaga keberlangsungan usaha.

“Kami berharap kenaikan upah ini tidak dijadikan kambing hitam untuk melakukan PHK massal terhadap pekerja. Kenaikan ini juga diharapkan dapat memperkuat daya beli masyarakat karena pekerja akan membelanjakan pendapatan yang mereka terima,” ujarnya.

Reporter: Agus Pebriana