Pembahasan UMP Bali 2027 di Dewan Pengupahan Berproses, Penetapan Dijadwalkan 21 November
DIKSIMERDEKA.COM, DENPASAR – Pembahasan nilai Upah Minimum Provinsi (UMP) Provinsi Bali tahun 2027 terus digodok oleh Dewan Pengupahan yang terdiri atas serikat buruh, pengusaha, dan pemerintah.
Jika tidak ada aral melintang, penetapan UMP Bali dijadwalkan 21 November 2026.
Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali Ida Bagus Setiawan. Setiawan mengatakan saat ini pembahasan nilai UMP masih bergulir melalui rapat pleno di Dewan Pengupahan.
Ia mengatakan saat ini Dewan Pengupahan tengah membahas ketentuan terbaru dalam UU No 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan untuk diakomodir dalam penetapan pengupahan.
“Kami melihat dinamika yang berkembang, termasuk ketentuan terbaru UU 27 tahun 2026 yang harus diakomodasi dalam pembahasan,” kata Setiawan, Kamis (19/11/2026).
Ia mengatakan pemprov mengupayakan hasil pembahasan sudah dapat diajukan kepada Gubernur Bali pada 19 atau 20 November 2026.
Dengan demikian, gubernur memiliki waktu untuk mempelajari dan menetapkan besaran UMP pada tanggal 21 November 2026.
“Kita on the track,” ungkapnya.
Menurut Setiawan, penetapan UMP ditargetkan sesuai jadwal yang diarahkan pemerintah pusat. Adapun pemerintah pusat meminta seluruh pemerintah daerah menetapkan UMP pada 21 November 2026.
Namun, pengumuman kepada publik bisa dilakukan dilakukan pada 21 November atau setelah tanggal tersebut.
“Kami mencoba mengikuti arahan pemerintah pusat. Targetnya pada 21 November gubernur sudah menetapkan. Mudah-mudahan seluruh prosesnya berjalan lancar,” ujarnya.
Ia menegaskan pembahasan masih berjalan di tingkat Dewan Pengupahan Provinsi Bali.
Karena itu, besaran kenaikan maupun nilai UMP Bali 2027 belum dapat disampaikan sebelum proses pembahasan dan penetapan rampung.
Sebelumnya, buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM) Provinsi Bali berencana menggelar aksi damai sekaligus audiensi terbuka menjelang penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali 2027.
Aksi tersebut dijadwalkan berlangsung di depan Kantor Gubernur Bali pada Jumat, 20 November 2026.
Rai mengatakan, aksi tersebut menjadi ruang bagi kalangan buruh untuk menyampaikan aspirasi sekaligus mendorong Gubernur Bali Wayan Koster menetapkan upah minimum yang memperhatikan Kebutuhan Hidup Layak (KLH).
“Kita merencanakan untuk melakukan aksi sekaligus audiensi terbuka dengan Gubernur Bali pada Jumat, 20 November 2026,” terangnya saat dihubungi melalui sambungan telepon, Jumat (13/11/2026).
Rai mengatakan, tuntutan utama buruh dalam penetapan UMP 2027 adalah agar besaran upah mengacu pada nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Provinsi Bali yang mencapai Rp5,6 juta.
Menurut dia, ketentuan tersebut sejalan dengan aturan pengupahan dalam UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan.
“Di sana sudah diatur tentang penetapan UMP, di mana salah satunya dapat didasarkan pada nilai kebutuhan hidup layak,” ungkapnya.
Menurut Rai, kebijakan pengupahan pemerintah pusat selama 10 tahun terakhir dinilai belum memberikan keadilan bagi pekerja di Bali.
Ia juga menilai kebijakan tersebut membuat posisi upah buruh Bali tertinggal dibandingkan sejumlah daerah lain yang telah memiliki upah minimum di atas Rp5,5 juta.
“Sepuluh tahun terakhir itu Bali dimiskinkan oleh Jokowi. Kami hanya menuntut agar Bali tidak terus dimiskinkan dengan kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat Bali,” katanya.
Gubernur Didorong Gunakan Diskresi
Sebelumnya, dalam aksi damai yang digelar Rabu (21/10/2026), buruh dan mahasiswa meminta Gubernur Koster menggunakan diskresi untuk menjadikan KHL sebagai pedoman dalam menentukan Upah Minimum Provinsi pada 2027.
Menurut mereka jika gubernur berpedoman pada formula penyusunan upah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025, maka kenaikan upah pekerja di Bali rata-rata hanya Rp. 200 ribu.
Kenaikan tersebut pun tidak sebanding dengan kontribusi pekerja terhadap perekonomian serta pertumbuhan ekonomi Bali yang selalu berada di atas rata-rata nasional.
Rai mengatakan pemerintah provinsi memiliki ruang cukup besar untuk menjadikan KHL sebagai basis penetapan kenaikan UMP.
“Ini adalah kesempatan pak Koster untuk mensejahterakan rakyatnya. Jadi kapan lagi,” ungkapnya.
Rai mengatakan sebagai pekerja Bali, tuntutanya tidak hanya bekerja lalu kemudian mendapatkan upah, namun juga bekerja untuk menjaga ada dan budaya yang juga membutuhkan biaya.
“Beliau harus berani menaikan upah di Bali, ini diskresi beliau,” terangnya.
Reporter: Agus Pebriana

Tinggalkan Balasan