DIKSIMERDEKA.COM, DENPASAR – Kalangan buruh dan mahasiswa meminta Gubernur Bali Wayan Koster menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali 2027 sebesar Rp4.559.886 sesuai dengan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Bali.

Tuntutan itu disampaikan buruh usai berdialog dengan Gubernur Koster, Jumat (20/11/2026).

Mereka mendesak Gubernur Koster menjadikan rekomendasi Dewan Pengupahan sebagai dasar penetapan UMP Bali 2027 yang rencananya akan diteken gubernur dan diumumkan pada Sabtu, 21 November 2026.

Sekretaris Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM) Bali Ida I Dewa Made Rai Budi Darsana mengatakan pihaknya berharap Gubernur Koster mengacu rekomendasi Dewan Pengupahan sebesar Rp4.559.886 sebagai UMP Bali 2027.

Hal tersebut karena rekomendasi Dewan Pengupahan telah melalui kajian dari unsur akademisi, pemerintah, pekerja, dan pengusaha.

Baca juga :  Koster Tetapkan UMP Bali 2027 Rp4,56 Juta, Naik 42 Persen

Meski sebetulnya kata Rai pihaknya menginginkan UMP Bali 2027 sekitar Rp4,7 juta hingga 5,6 juta. Hal tersebut untuk mengimbangi nilai Kebutuhan Hidup Layak (KLH) Bali yang sebesar Rp5,6 juta.

“Kami sangat berharap agar apa yang sudah direkomendasikan oleh Dewan Pengupahan Provinsi Bali menjadi rujukan Gubernur dalam menetapkan UMP. Sebab, rekomendasi itu sudah melalui kajian dari unsur akademisi, pemerintah, pekerja, dan pengusaha,” ujarnya.

Menurut Rai, rekomendasi Dewan Pengupahan seharusnya menjadi dasar pertimbangan utama dalam penerbitan surat keputusan gubernur.

Ia menegaskan, buruh bersama Aliansi Bali Tidak Diam akan terus mengawal proses penetapan UMP hingga surat keputusan diterbitkan.

“Jangan sampai Gubernur mengabaikan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Bali. Masyarakat pekerja Bali tentu akan sangat kecewa jika rekomendasi tersebut tidak diakomodasi,” katanya.

Baca juga :  Temui Massa Aksi, Koster Buka Ruang UMP Bali Naik Signifikan

Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan penetapan UMP 2027 harus mempertimbangkan kondisi historis pengupahan di Bali.

Menurut Koster, jika hanya menggunakan formula dengan nilai alfa tertinggi, UMP Bali 2027 diperkirakan hanya berada di kisaran Rp3,5 juta.

Koster menjelaskan, Dewan Pengupahan sebelumnya telah memberikan empat opsi besaran UMP 2027. Opsi tersebut masing-masing sekitar Rp3,5 juta, Rp3,8 juta, Rp4,5 juta, dan Rp5,6 juta.

Dari sejumlah opsi tersebut, rekomendasi Dewan Pengupahan menetapkan angka Rp4,5 juta. Namun, Koster mengaku pihaknya menghitung dan menawarkan angka Rp4,2 juta sebagai jalan tengah untuk mengakomodasi kepentingan pekerja dan pengusaha.

Namun, tawaran Rp4,2 juta tersebut mendapat penolakan dari perwakilan buruh yang hadir dalam pertemuan tersebut. Mereka tetap meminta agar Gubernur Bali menggunakan rekomendasi Dewan Pengupahan sebesar Rp4.559.886.

Baca juga :  Buruh Sambut Keputusan Koster Naikan UMP Bali 2027 jadi Rp4,5 Juta

“Kalau pelaku usaha pasti mau yang paling rendah. Kalau pekerja pasti mau yang paling tinggi. Karena itu harus dikompromikan. Saya sebagai pemerintah ingin semuanya nyaman, pemberi upah juga nyaman sehingga usahanya bisa berlanjut,” kata Koster.

Menindaklanjuti itu, Koster meminta waktu untuk mempertimbangkan besaran UMP sebelum menandatangani surat keputusan gubernur.

Ia menyatakan akan mengupayakan keputusan yang sesuai dengan harapan para pekerja dan rekomendasi Dewan Pengupahan.

“Saya berikan waktu untuk mempertimbangkan yang terbaik, sesuai dengan harapan kawan-kawan. Untuk memutuskan supaya sesuai dengan rekomendasi Dewan Pengupahan,” ujarnya.

Reporter: Agus Pebriana