UU Perampasan Aset Resmi Diketok: Harta Koruptor hingga Penipu Online Bisa Disita Tanpa Tunggu Vonis Pidana
DIKSIMERDEKA.COM JAKARTA – Penjahat kerah putih dan sindikat penipuan kini tak bisa lagi tidur nyenyak menyembunyikan harta haramnya. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengetok palu pengesahan UU Perampasan Aset dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, Kamis (19/11/2026). Lewat payung hukum anyar berisi 74 pasal ini, negara memiliki taring baru untuk menyita aset hasil kejahatan tanpa harus menunggu pelaku dijebloskan ke penjara lewat putusan pidana.
Ketua Panitia Kerja (Panja) sekaligus Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman membeberkan, lahirnya regulasi tersebut menjawab tumpulnya pemulihan kerugian negara dan korban kejahatan selama ini. Menurutnya, menghukum badan pelaku saja tak cukup apabila harta hasil kejahatannya masih utuh dinikmati.
“RUU ini merupakan upaya menghadirkan pengaturan perampasan aset yang efektif, proporsional, adil, sesuai asas prosedural dan legalitas, serta tidak membuka ruang penyalahgunaan kewenangan,” ujar Habiburokhman dalam laporannya di ruang paripurna.
Merampungkan 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari draf awal 67 pasal, regulasi ini bertumpu pada empat pilar utama dengan poin paling tajam berupa mekanisme non-conviction based—perampasan aset tanpa putusan pidana terhadap pelaku—mulai dari tahap penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, hingga diuji di persidangan.
Sasaran UU Perampasan Aset pun diperluas secara drastis. Tak cuma membidik koruptor, aturan ini menjerat bandar narkotika, jaringan terorisme, perdagangan orang, penyelundupan senjata, hingga sindikat penipuan dan penggelapan berbasis teknologi informasi yang menggerogoti ekonomi masyarakat luas. Harta sitaan nantinya dikelola badan profesional independen untuk dikembalikan ke kas negara maupun memulihkan kerugian korban, dengan tetap melindungi pihak ketiga yang beritikad baik.
Habiburokhman Wanti-Wanti UU Perampasan Aset Tak Jadi Alat Pemerasan Aparat
Meski memberi kewenangan besar bagi negara menyikat aset kejahatan, Politisi Fraksi Partai Gerindra ini langsung memasang rambu keras. Ia mengingatkan aparat penegak hukum maupun pemegang kekuasaan agar tidak membajak aturan tersebut untuk membungkam lawan politik atau memeras warga.
Untuk mengunci celah penyalahgunaan, regulasi ini mewajibkan pengawasan independen, beban pembuktian berimbang yang diuji secara terbuka di pengadilan, serta transparansi digital melalui sistem informasi pengelolaan aset berjejak audit permanen.
“Mekanisme perampasan aset tidak boleh dijadikan senjata politik, sarana pemerasan, atau penyalahgunaan oleh aparat penegak hukum,” tegas Habiburokhman.
Di penghujung laporannya, ia mengapresiasi masukan publik dalam 87 lebih rapat dengar pendapat dan kunjungan ke 15 provinsi, dukungan pemerintah, serta peran Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang mengawal pembahasan regulasi ini hingga tuntas di paripurna.

Tinggalkan Balasan