DIKSIMERDEKA.COM, DENPASAR – Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali Ida Bagus Setiawan menjelaskan penyebab belum semua penduduk pekerja di Bali menjadi peserta jaminan sosial ketenagakerjaan.

Sampai dengan awal November 2026, baru sekitar 1.132.189 juta penduduk bekerja yang menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan.

Angka tersebut setara dengan 48,62 persen dari total penduduk bekerja di Bali yaitu 2.328.636 juta pekerja. Sementara itu, terdapat sekitar 51,38 persen pekerja di Bali belum tercover BPJS Ketenagakerjaan.

Setiawan mengatakan belum optimalnya cakupan kepesertaan dipengaruhi karakteristik pekerjaan, terutama pekerja di sektor informal.

Ia mengatakan pekerja informal umumnya memiliki pekerjaan tidak tetap dan pendapatan yang fluktuatif sehingga perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan belum menjadi prioritas.

“Kalau ditanya kenapa cakupannya masih rendah, karena karakteristik pekerjaan tidak tetap dan pendapatan yang fluktuatif. Kondisi itu banyak ditemukan pada pekerja informal atau bukan penerima upah,” kata Setiawan, Kamis, (19/11/2026).

Baca juga :  Disnaker Pantau PMI Asal Bali di Timur Tengah Pascaserangan AS–Israel ke Iran

Setiawan merinci berdasarkan kategori kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, pekerja penerima upah (PU) memiliki tingkat cakupan sebesar 65,93 persen.

Sementara itu, pekerja bukan penerima upah (BPU) baru mencapai 38,97 persen. Adapun pada sektor jasa konstruksi, cakupan kepesertaan tercatat sebesar 25,84 persen.

Dengan kondisi tersebut, masih terdapat sekitar 51,38 persen atau lebih dari separuh potensi pekerja di Bali yang belum terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan.

Ia mengatakan salah satu tantangan pemerintah adalah membangun kesadaran pekerja untuk mendaftarkan diri dalam program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

“Pemerintah bertugas memfasilitasi dan mendorong. Namun, setiap tenaga kerja juga harus memiliki kesadaran untuk menjamin dirinya sendiri agar ketika bekerja mendapatkan perlindungan,” ujarnya.

Baca juga :  Jaya Negara Serahkan Kartu BPJS Ketenagakerjaan untuk Klian Adat

Meski demikian, Setiawan mengatakan saat ini pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten/kota terus mendorong perlindungan bagi pekerja, terutama pekerja rentan melalui dukungan anggaran.

Pada tahun 2027, pemerintah mematok perluasan cakupan peserta BPJS Ketenagakerjaan mencapai 54 persen.

Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bali menyoroti jumlah kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan yang belum mencakup seluruh penduduk bekerja di Pulau Dewata.

Sorotan itu disampaikan saat Komisi IV DPRD Bali melakukan rapat bersama dengan Perwakilan Wilayah BPJS Ketenagakerjaan, Senin (9/11/2026)

Ketua Komisi IV DPRD Bali Nyoman Suwirta mengungkapkan bahwa tingkat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan masih jauh dibandingkan dengan BPJS Kesehatan lantaran masyarakat belum sepenuhnya memahami pentingnya perlindungan terhadap risiko kecelakaan kerja, kematian, maupun jaminan hari tua.

Baca juga :  Menaker Ida: Pekerja Bongkar Muat Harus Didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan

Atas dasar itu, Suwirta mengatakan bahwa DPRD menimbang pentingnya keberadaan regulasi daerah untuk memperkuat perlindungan terhadap pekerja, khususnya mereka yang bekerja di sektor informal dan tidak memiliki penghasilan tetap.

Ia menyebut, Bali saat ini telah memiliki perda tentang ketenagakerjaan. Namun, regulasi tersebut belum secara spesifik mengatur perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh kelompok pekerja.

Karena itu, Komisi IV DPRD Bali berencana menyampaikan usulan pembentukan perda inisiatif kepada pimpinan DPRD Bali.

Sebagai bahan awal, pihaknya juga akan mempelajari regulasi serupa di dua provinsi yang telah memiliki perda.

Reporter: Agus Pebriana