DIKSIMERDEKA.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Bagus Wahyudiono (BGS) salah satu tersangka kasus dugaan suap pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat (Pokmas) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Jatim) tahun anggaran 2019-2022.

Bagus merupakan staf mantan Wakil Ketua DPRD Jatim yang kini menjabat Anggota DPR, Anwar Sadad (AS). Bagus ditahan untuk 20 hari pertama terhitung sejak 16 November hingga 5 Desember 2026. Dia ditempatkan di Rumah Tahanan (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK.

“Pada hari ini, KPK melakukan penahanan terhadap satu tersangka pihak penerima dari klaster kedua, yaitu saudara BGS,” kata Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (16/11/2026).

Dalam perkara ini, KPK menduga Bagus berperan sebagai penghubung sekaligus pengkoordinir para koordinator lapangan (korlap) yang mengurus pengajuan dana hibah Pokmas untuk Anwar Sadad.

Baca juga :  Penampakan Gus Yaqut Pasca Kembali Dijebloskan ke Penjara KPK

Taufik menjelaskan, perkara bermula ketika staf Sekretariat DPRD Jawa Timur melakukan rekapitulasi besaran alokasi dana hibah untuk masing-masing anggota DPRD. Staf tersebut juga menghimpun usulan dana hibah dari setiap anggota dewan.

Dari pembagian tersebut, Anwar Sadad diduga memperoleh jatah dana hibah mencapai Rp291,5 miliar selama periode 2019-2022. Rinciannya, Rp48,9 miliar pada 2019; Rp37,6 miliar pada 2020; Rp121,3 miliar pada 2021; dan Rp83,7 miliar pada 2022.

Atas kuota dana hibah tersebut, Anwar Sadad diduga mensyaratkan pemberian komitmen fee sebesar 15-20 persen kepada para korlap atau anggota DPRD Jatim yang meminta pergeseran alokasi dana hibah antaranggota dewan.

Korlap yang bersedia memberikan komitmen fee kemudian membentuk Pokmas atau menggunakan lembaga tertentu untuk membuat proposal permohonan dana hibah. Proposal tersebut selanjutnya disampaikan kepada anggota DPRD atau orang yang mewakilinya.

Dalam mekanisme tersebut, Bagus diduga mendapat tugas mengoordinasikan usulan pekerjaan dana hibah, menjadi penghubung para korlap, serta melakukan verifikasi dan melengkapi usulan.

Baca juga :  KPK Bongkar Jejak Korupsi Pajak di Banjarmasin, 8 Lokasi Digeledah

Bagus juga diduga bertugas menyampaikan dan mengoordinasikan penyerahan komitmen fee dari para korlap, mengelola uang tersebut, hingga merekapitulasi setiap penerimaan fee maupun pengeluaran Anwar Sadad.

Taufik mengungkapkan, para korlap yang menerima dana hibah dari jatah Anwar Sadad diduga menyerahkan komitmen fee sebesar 20-25 persen. Penyerahan dilakukan melalui tiga cara, yakni secara tunai langsung kepada Anwar Sadad, melalui Bagus secara tunai maupun transfer, serta dengan membayarkan kebutuhan pribadi Anwar Sadad.

“Dari penyerahan permintaan atas komitmen fee dalam periode 2019-2022, AS menerima total sejumlah Rp41,7 miliar. Sebesar Rp40,5 miliar untuk AS, sementara BGS mendapatkan jatah lebih kurang senilai Rp1,26 miliar,” kata Achmad.

Tak hanya itu, KPK juga menemukan dugaan pemotongan lanjutan terhadap dana hibah yang telah dicairkan kepada kelompok masyarakat. Para korlap diduga kembali memotong 20-30 persen dari total dana yang diterima Pokmas.

Baca juga :  KPK Telusuri Villa di Subang Diduga Milik Eks Anggota Polisi Yayat Sudrajat

Akibatnya, dana hibah yang benar-benar digunakan untuk menjalankan program masyarakat diperkirakan hanya sekitar 55-70 persen dari anggaran awal.

Atas perbuatannya, Bagus bersama Anwar Sadad selaku pihak penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam pengembangan perkara ini, KPK sebelumnya telah menetapkan 21 orang tersangka pada 5 Juli 2024. Mereka terdiri atas empat orang sebagai pihak penerima dan 17 orang sebagai pihak pemberi yang terbagi dalam tiga klaster.

Selain melakukan penahanan, KPK juga telah menyita sejumlah aset milik Bagus. Aset tersebut berupa satu unit rumah di kawasan Sidotopo, Surabaya, dan satu unit rumah di Kabupaten Mojokerto.