DIKSIMERDEKA.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memburu aliran uang dan aset milik mantan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Khusus, Muhammad Haniv. Dua saksi diperiksa penyidik untuk mengusut dugaan gratifikasi yang menjerat Haniv dengan nilai mencapai Rp21,5 miliar.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, pemeriksaan dilakukan terhadap Budi Satria (BS) dari pihak swasta dan Lany (LNY) selaku Direktur PT BPR Olympindo Primadana. Keduanya diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (9/11/2026).

“Kedua saksi hadir. Kebutuhan penyidik dalam pemeriksaan kali ini adalah untuk penelusuran aset,” kata Budi Prasetyo dalam keterangannya, Senin (9/11/2026).

Baca juga :  KPK Telusuri Aliran Rp1 Miliar dalam Kasus Suap HGB Summarecon

Budi mengatakan, penyidik juga mendalami aliran uang yang berkaitan dengan tersangka Haniv. “Termasuk pendalaman soal aliran uang yang terkait dengan tersangka Saudara HNV,” ujarnya.

Pemeriksaan terhadap kedua saksi tersebut menjadi bagian dari upaya KPK menelusuri aset yang diduga berkaitan dengan penerimaan gratifikasi oleh Haniv.

KPK menetapkan Muhammad Haniv sebagai tersangka dugaan penerimaan gratifikasi pada 25 Februari 2025. Haniv diduga menerima gratifikasi saat menjabat Kakanwil DJP Jakarta Khusus periode 2015-2018.

Dalam konstruksi perkara, KPK menduga Haniv memanfaatkan jabatan dan jejaringnya untuk kepentingan pribadi serta bisnis anaknya.

Baca juga :  BREAKING NEWS: Operasi Senyap KPK di Kalsel, Sejumlah Pihak Terjaring OTT

Pada 2016, Haniv diduga mengirimkan surat elektronik kepada sejumlah bawahannya yang berisi permintaan untuk mencarikan sponsorship fashion show anaknya, Feby Paramita.

Permintaan tersebut ditujukan kepada sejumlah perusahaan yang merupakan wajib pajak, baik di Jakarta maupun di luar Jakarta. Perusahaan-perusahaan tersebut kemudian diduga mengirimkan uang sponsorship langsung ke rekening anak Haniv.

KPK mengungkapkan, uang sponsorship yang diterima dari perusahaan wajib pajak di Jakarta mencapai sekitar Rp400 juta. Sementara perusahaan wajib pajak di luar Jakarta memberikan sekitar Rp300 juta.

Selain penerimaan sponsorship, Haniv juga diduga menerima gratifikasi lain dalam bentuk valuta asing (valas) dari sejumlah pihak. Dalam pengembangan penyidikan, KPK mengungkap dugaan penerimaan gratifikasi Haniv sekurang-kurangnya mencapai Rp21,5 miliar.

Baca juga :  Uang Sunyi di Balik Palu Hakim: Suap Rp850 Juta Warnai Eksekusi Lahan di PN Depok

Rinciannya, gratifikasi untuk keperluan fashion show anaknya sebesar Rp804 juta, penerimaan dalam bentuk valas Rp6,66 miliar, serta penempatan uang pada deposito BPR senilai Rp14,08 miliar.

KPK juga menduga penerimaan tersebut berkaitan dengan jabatan Haniv sebagai pejabat pajak.

Haniv disangkakan melanggar Pasal 12 B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) terkait penerimaan gratifikasi oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara.

Reporter: Satrio