400 Ribu Rakyat Prancis Tuntut Perbaikan Sekolah, Polisi Tangkap 1.000 Orang

DIKSIMERDEKA.COM PARIS – Ratusan ribu warga membanjiri jalanan di berbagai kota di Prancis pada hari Sabtu. Aksi yang awalnya digerakkan oleh para pelajar untuk menuntut perbaikan fasilitas sekolah yang hancur, kini membesar bak bola salju menjadi gerakan perlawanan massal menentang tingginya biaya hidup dan represifnya aparat kepolisian. Krisis sosial dan politik ini menjadi pukulan telak bagi Presiden Emmanuel Macron di bulan-bulan terakhir masa jabatannya.

Dilansir The Guardian, Pemerintah Prancis memperkirakan setidaknya 400.000 orang turun ke jalan secara nasional, dengan 110.000 di antaranya memadati kawasan timur Paris. Sementara itu, pihak serikat pekerja mengklaim jumlah massa mencapai dua kali lipat dari angka resmi tersebut.

Kementerian Dalam Negeri Prancis mencatat hampir 1.000 orang ditangkap dalam rentetan protes ini. Sekitar 70.000 personel kepolisian dikerahkan untuk menjaga ketat kota-kota, diiringi penutupan berbagai museum dan pertokoan karena pemerintah khawatir kerusuhan berdarah akhir pekan lalu kembali terulang.

Suasana unjuk rasa di Paris pada Sabtu sore awalnya berjalan santai dan damai, diwarnai alunan brass band serta kehadiran anak-anak dan lansia. Sejumlah demonstran membentangkan spanduk bernada tajam mengkritik kebrutalan aparat dengan tulisan, “Penindasan melahirkan pemberontakan” dan “Hak untuk protes”.

Dari Protes Kursi Sekolah Berujung Bentrok Berdarah

Krisis ini memuncak sejak pertengahan September ketika pelajar berusia 15 hingga 18 tahun mogok belajar. Mereka protes karena sekolah kekurangan guru, atap gedung bocor, hingga tidak adanya kursi di ruang kelas yang membeludak. Tuntutan ini memicu gerakan pemuda terbesar dalam beberapa tahun terakhir, yang dengan cepat didukung oleh serikat pekerja, guru, dan orang tua.

Sayangnya, aksi damai di ujung timur Paris, tepatnya di Porte de Vincennes, berujung ricuh. Sekelompok pria bertopeng berpakaian hitam yang tidak terlihat ikut serta dalam pawai damai tiba-tiba muncul dan melempari polisi dengan botol kaca serta batu. Aparat merespons keras dengan tembakan gas air mata, meriam air, dan granat kejut.

Polisi anti-huru-hara juga merangsek maju memukul mundur kerumunan besar demonstran menggunakan tongkat pentungan. Gas air mata tak hanya ditembakkan di Paris, tetapi juga digunakan untuk memblokade massa di Lyon, Lille, Montpellier, Nantes, dan Toulouse agar tidak menembus pusat kota. Dua orang dilaporkan luka parah, termasuk satu korban di Toulouse yang jari tangannya dilaporkan putus akibat ledakan.

Menteri Dalam Negeri Prancis, Laurent Nuñez, berdalih bahwa kericuhan dipicu oleh “kelompok berisiko tinggi” yang “memisahkan diri dari rombongan utama dan berusaha melakukan tindakan kekerasan”.

Tudingan Rezim Otoriter dan Tulinya Kekuasaan

Kemarahan publik terhadap Macron makin tak terbendung karena pemerintahannya melarang demonstrasi di luar serikat pekerja yang dianggap “tidak sah” dan memblokade akses ke pusat kota.

Nadège (43), seorang pekerja komunikasi, mengaku sempat terkena gas air mata akhir pekan lalu. “Saya keluar lagi dengan damai hari ini untuk mendukung siapa pun yang cukup berani untuk berdemonstrasi. Ini memang butuh keberanian. Orang-orang sekarang takut. Kita harus menjaga hak-hak kita tetap hidup… Di Prancis, protes di jalanan adalah hak hukum kita dan saya di sini untuk mempertahankannya,” tegasnya.

Kritik serupa disuarakan seorang mahasiswa sains berusia 21 tahun di Paris. “Kami merasa di Prancis kami semakin hidup dalam rezim otoriter yang mencoba menghentikan hak demokratis kami untuk protes di jalanan.”

Kandidat presiden dari kelompok sayap kiri radikal, Jean-Luc Mélenchon, yang ikut turun ke jalan di Paris, mendesak Macron untuk “mengalah” dan menyelesaikan penderitaan sosial rakyatnya. “Mengingat situasi saat ini, saya pikir dia akan mulai memahami bahwa ini akan terjadi lagi setiap minggu,” ujar Mélenchon.

Demonstrasi ini juga dihadiri oleh massa “Rompi Kuning” (Gilets Jaunes) yang sempat mengguncang Prancis pada 2018-2019. Tokoh kunci gerakan tersebut, Jérôme Rodrigues, melontarkan sindiran keras dari tengah kerumunan.

“Hari ini pemerintah ketakutan; itulah sebabnya mereka mendorong demonstran ke pinggiran kota, menjauh dari pusat kekuasaan. Bukan tameng polisi yang akan memberikan jawaban bagi rakyat Prancis yang kesulitan dan tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup,” tukas Rodrigues.

Penolakan keras dari warga sipil lintas generasi juga terlihat jelas. Pierre (60), seorang pensiunan konsultan perbankan, mengaku turun ke jalan murni untuk membela hak pelajar. “Saya punya cucu perempuan berusia delapan tahun. Saya ingin dia memiliki masa depan yang lebih cerah daripada masa-masa suram yang kita hadapi hari ini. Ada penolakan total dari pemerintah untuk mendengarkan tuntutan rakyat.”

Jesse (40), seorang pekerja amal, mengaku memakai baju bekas yang disiapkan khusus jika terjadi kerusuhan. “Saya tahu saya tidak pergi berperang dengan keluar berdemonstrasi secara damai. Tapi terkadang rasanya benar-benar seperti perang… Ini pertama kalinya saya bersiap begitu hati-hati untuk pawai damai, memakai baju bekas kalau-kalau terkena gas atau robek,” ceritanya. “Saya sangat marah. Saya di sini untuk mendukung tuntutan anak-anak sekolah demi kondisi yang lebih baik. Saya sangat bangga pada mereka, dan kita harus bersatu.”

Tak hanya menyasar Macron, gelombang protes di Orléans juga menghantam politikus sayap kanan anti-imigran, Marine Le Pen, yang tengah menggelar kongres partai. Massa meneriakkan slogan tajam yang menyerang kedua tokoh politik tersebut secara bersamaan: “Macron, mundur. Le Pen masuk penjara.”