Prancis Berlakukan Jam Malam Usai Polisi Akui Kewalahan Hadapi Kerusuhan Massa

DIKSIMERDEKA.COM PARIS Prancis sedang tidak baik-baik saja. Pemerintah akhirnya memberlakukan jam malam parsial di sejumlah kota, termasuk beberapa titik vital di ibu kota Paris. Keputusan drastis ini diambil setelah aparat keamanan secara terbuka mengakui “kehilangan kendali” dalam menghadapi amuk massa akhir pekan lalu yang meluas di penjuru negeri. Selasa (20/10/2026).

Intelijen Jebol, Ratusan Ribu Massa Bikin Aparat Keok

Dilansir The Guardian, Perdana Menteri Prancis, Sébastien Lecornu, usai memimpin rapat kabinet darurat pada Senin, menegaskan bahwa dirinya “bertekad penuh untuk memulihkan ketertiban umum.” Ia menginstruksikan penerapan jam malam “lokal dan parsial” jika situasi mendesak. Namun, ia memastikan “tidak ada pertanyaan” soal pemberlakuan jam malam total untuk seluruh kota.

Menindaklanjuti hal itu, kantor PM langsung mengumumkan jam malam parsial (pukul 20.00 hingga 06.00) pada Senin dan Selasa malam di empat kota wilayah utara, termasuk Lille. Di Paris, kepolisian menyetop total aktivitas sejak Senin pukul 23.00 hingga Selasa pukul 06.00 di dua kawasan panas: Place de la République (pusat kerusuhan Sabtu lalu) dan distrik perbelanjaan Les Halles yang jadi sasaran empuk penjarahan. Polisi melarang keras segala bentuk perkumpulan dan demonstrasi di area tersebut.

Sementara itu, kota terbesar kedua Prancis, Marseille, mengambil langkah mandiri dengan melarang seluruh aksi protes pada hari Senin. Namun serikat pekerja Prancis seolah tak gentar, mereka justru menyerukan aksi mogok dan unjuk rasa lanjutan pada 5 November mendatang.

Lecornu menyatakan kepada wartawan, jika status darurat nasional dirasa perlu, “kita bisa melakukannya”. Namun ia menambahkan bahwa pada tahap ini, jam malam parsial dirasa “lebih tepat.”

Pengakuan mengejutkan datang dari Menteri Dalam Negeri, Laurent Nuñez. Ia blak-blakan menyebut polisi telah “kehilangan kendali” di beberapa kota. Nuñez mengakui adanya “kurangnya antisipasi” dalam persiapan dan jumlah aparat tidak sebanding untuk menghalau perusuh serta penjarah.

Awalnya, intelijen memprediksi hanya ada 200.000 demonstran yang turun ke jalan. Faktanya, angkanya tembus lebih dari 500.000 orang, dan aksi damai pun dibajak, berubah wujud menjadi salah satu hari paling berdarah dan penuh kekerasan di Prancis dalam beberapa tahun terakhir.

Merasa kebobolan total, Nuñez menyodorkan surat pengunduran diri kepada Presiden Emmanuel Macron karena merasa “bertanggung jawab atas semua yang terjadi”. Namun, Macron menolaknya mentah-mentah. Sang Presiden malah menuntut Nuñez untuk “mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan transparansi atas kegagalan perencanaan dan intelijen.”

Toko Dijarah, Louvre Diblokir, Oposisi Menggugat Negara

Kerusuhan ini adalah buntut dari demonstrasi berminggu-minggu oleh pelajar SMA yang diwarnai bentrokan dengan polisi, mengguncang negara itu hanya enam bulan jelang pemilihan presiden di tengah himpitan tekanan ekonomi.

Dampaknya sungguh ngeri. Fasilitas publik seperti balai kota diserang dan dibakar. Otoritas mencatat sekitar 2.000 toko hancur dijarah massa. Saking masifnya penjarahan, Menteri Digital Prancis, Anne Le Henanff, sampai memanggil perwakilan Vinted, eBay, Amazon, Leboncoin, Meta, dan TikTok. Ia mendesak platform-platform tersebut untuk segera menghapus lapak penjualan “barang curian”.

Sebanyak 60.000 personel kepolisian sebenarnya sudah diterjunkan, namun tetap tak cukup untuk meredam kelompok perusuh garis keras di Paris, Marseille, dan Lyon. “Anda tidak bisa menatap mata para pemilik toko setelah ratusan toko dijarah dan mengatakan kita tidak kehilangan kendali,” ujar Nuñez kepada radio Prancis. Ia menegaskan bahwa tanggung jawab “para perusuh, penjarah, dan militan ultra-kiri” tidak boleh ditutup-tutupi.

Menteri Kehakiman Gérald Darmanin turut menyoroti jebolnya pertahanan negara. “Tidak ada pemolisian yang baik tanpa intelijen yang baik,” tegasnya. Laporan Libération mencatat 2.513 orang telah ditangkap dan 67 dipenjara sejak akhir pekan. Sekitar 80% dari mereka kini sedang dituntut secara hukum, 70% adalah orang dewasa, dan hampir 1.000 polisi terluka akibat insiden ini.

Kritik tajam melayang dari Wali Kota Paris, Emmanuel Grégoire. “Menjaga ketertiban umum adalah tanggung jawab negara. Negaralah yang bersalah akhir pekan ini,” serangnya. “Kita menghadapi gerakan sosial yang meluas, dan tidak ada prospek politik untuk jalan keluar yang konstruktif. Jadi protes akan berlanjut.” Wali Kota Marseille, Benoît Payan, mendeskripsikan situasi sudah “hampir seperti pemberontakan” dan menyebut sikap pemerintah saat ini hanya sebatas “kepentingan politik picik”.

Tak hanya jalanan, Museum Louvre yang tersohor pun lumpuh diblokir demonstran pada Senin. “Kami bangga mengumumkan bahwa kami memblokir museum terbesar di dunia,” tulis sebuah selebaran di luar museum.

Protes gabungan dari siswa, guru, orang tua, dan buruh ini meledak murni karena tingginya biaya hidup—sebuah isu krusial yang juga memicu demonstrasi berantai di beberapa negara Eropa lainnya seperti Italia, Belgia, dan Albania akhir pekan ini.