DIKSIMERDEKA.COM JAKARTA – Karut-marut kelangkaan BBM Bali makin tak masuk akal. Warga di Denpasar, Badung, Klungkung, Buleleng, hingga Bangli dipaksa membuang waktu berjam-jam hanya demi seliter bensin. Antrean kendaraan dilaporkan mengular parah hingga 1 kilometer di banyak SPBU. Puncaknya, seorang ibu di Badung dilaporkan sampai jatuh pingsan karena tak kuat menahan lelahnya antrean.

Kondisi miris di jantung pariwisata Indonesia ini langsung memantik reaksi keras dari Senayan. Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyoroti tajam lambannya penanganan krisis energi di Pulau Dewata. Ia mendesak PT Pertamina (Persero) dan kementerian terkait untuk turun tangan langsung, mengintervensi pasar, dan segera mengguyur tambahan pasokan.

“Kesulitan warga memperoleh BBM di sejumlah SPBU di Bali perlu segera diselesaikan melalui penguatan distribusi sampai titik pelayanan. Pemerintah dan Pertamina perlu memastikan adanya tambahan pasokan BBM di Bali,” kata Puan di Jakarta, Rabu (14/10/2026).

Mendapat sorotan tajam, pihak Pertamina beralasan bahwa kelangkaan BBM Bali dipicu oleh kendala bongkar muat kapal tanker. BUMN tersebut berjanji akan segera menyiapkan tambahan stok. Namun, bagi Puan, janji ketersediaan di atas kertas tidak ada artinya jika bensinnya tetap gaib di lapangan.

Baca juga :  Pertamina Turunkan Harga BBM Nonsubsidi

“Tambahan pasokan yang tiba juga perlu diikuti kepastian pengiriman ke SPBU, terutama wilayah yang masih mengalami kekosongan BBM dan terjadi antrean panjang,” tuturnya memberi peringatan.

Jangan Cuma Janji Stok, Rantai Distribusi Harus Dievaluasi Total

Puan tak mau pemerintah dan Pertamina hanya bekerja di permukaan. Ia mendorong Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama Pertamina untuk mengaudit dan memeriksa seluruh tahapan pemulihan, mulai dari kedatangan kapal, proses bongkar, ketersediaan di terminal, hingga truk pengiriman ke penyalur.

“Pemeriksaan harus memperjelas hambatan yang masih terjadi dan keputusan yang diperlukan untuk mempercepat pelayanan kembali normal. Warga membutuhkan kepastian BBM dapat diperoleh di tempat pelayanan. Setiap tambahan pasokan perlu segera diterjemahkan menjadi pengiriman yang sesuai kebutuhan dan pemulihan SPBU yang dapat dirasakan masyarakat,” imbuhnya dengan tegas.

Baca juga :  Gubernur Koster Minta Pertamina Usut Dugaan Pertalite Rusak Kendaraan

Lebih lanjut, politisi PDI Perjuangan ini menuntut Pertamina lebih cerdas dalam memetakan kebutuhan per wilayah pelayanan. BUMN energi itu tak boleh menutup mata terhadap SPBU yang kerap kehabisan stok.

“SPBU yang mengalami kekosongan berulang harus memperoleh perhatian khusus agar pengiriman berikutnya mampu menutup kebutuhan sampai pasokan lanjutan tersedia,” jelas Puan.

Perempuan pertama yang menjabat Ketua DPR RI ini juga meminta pemerintah mematok target pemulihan yang jelas dan terukur, bukan sekadar imbauan tanpa timeline pasti.

“Evaluasi perlu melihat jumlah SPBU yang kembali melayani, lamanya kekosongan, kecukupan pasokan antarjadwal pengiriman, dan perkembangan waktu antrean. Informasi tersebut menjadi dasar penyesuaian operasi setiap hari,” paparnya.

Awas, Ekonomi Bali Bisa Lumpuh

Di tengah masa krisis, Puan mendesak agar ada jalur khusus untuk sektor-sektor vital. Pasokan darurat wajib diamankan agar pelayanan publik tidak ikut kolaps.

Baca juga :  Ambang Batas Parlemen 5 Persen Masih Sebatas Wacana, Puan Maharani: Belum Ketok Palu!

“Penanganan harus memperhitungkan kebutuhan fasilitas kesehatan, angkutan umum, dan distribusi kebutuhan pokok sesuai jenis BBM yang digunakan,” ungkapnya.

Ia juga menyoroti pentingnya kejelasan komando dalam mengatasi krisis ini. “Pemerintah dan Pertamina perlu mengetahui lokasi yang masih terkendala, pihak yang menanganinya, dan kapan pelayanan diperkirakan membaik,” tegas cucu Bung Karno tersebut.

Sebagai penutup, Puan memberikan peringatan keras soal dampak makro dari kelangkaan BBM Bali. Sebagai tulang punggung ekonomi kreatif dan pariwisata nasional, kelumpuhan energi di Bali bisa memicu efek domino yang merugikan negara.

“Kelangkaan BBM yang tidak segera diatasi dapat berdampak terhadap perekonomian di Bali yang pada akhirnya akan memengaruhi ekonomi kerakyatan dan pembangunan ekonomi Nasional,” ucap Puan.

DPR, melalui komisi terkait, dipastikan akan terus memelototi evaluasi ketahanan energi di Pulau Dewata. “Perbaikan perlu memastikan gangguan pada satu tahapan dapat diantisipasi sebelum berdampak luas terhadap pelayanan,” pungkasnya menutup pernyataan.