DIKSIMERDEKA.COM JAKARTA – Di tengah suhu geopolitik global yang kian panas dan tak menentu, pemerintah menolak berpangku tangan soal urusan perut energi nasional. Setelah mengklaim sukses besar menekan keran impor solar berkat jurus B50 (biodiesel 50 persen), Istana kini pasang gigi enam. Target terbarunya: menggodok pengembangan Program E50 BBM untuk menggenjot pasokan bahan bakar minyak murni dari perut bumi Ibu Pertiwi.

Gebrakan ini bukan sekadar wacana. Presiden Prabowo Subianto langsung memimpin komando saat memimpin Sidang Paripurna perdana Dewan Energi Nasional (DEN) tahun 2026 di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (17/9). Agenda utamanya jelas: merapatkan barisan kebijakan dan memastikan ketahanan energi nasional pantang goyah.

Baca juga :  Prabowo Siapkan Inpres Selamatkan Gajah Sumatra dan Borneo, Way Kambas Disiapkan Jadi Pilot Project

Perintah Langsung dari Istana Merdeka

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia tak menampik adanya instruksi khusus dari Kepala Negara. Keberhasilan B50 rupanya menjadi pelecut agar pemerintah tak cepat berpuas diri, melainkan langsung mengeksekusi jurus serupa untuk bensin lewat E50.

“Kami mendapat arahan langsung dari Bapak Presiden untuk mempelajari kesuksesan B50 dan menerapkannya untuk E50. Dan Bapak Presiden tadi memerintahkan untuk segera menyusun langkah-langkah yang sama untuk kita membangun E50,” tegas Bahlil saat dicegat awak media di kompleks Istana Merdeka usai sidang, Kamis (17/9).

Langkah berani ini sejatinya lahir dari desakan angka konsumsi yang mengerikan. Bahlil membeberkan, perut kendaraan di Indonesia setiap tahunnya menelan sekitar 39 hingga 40 juta kiloliter bensin, plus 39 juta kiloliter solar. Jika tidak ada manuver radikal seperti E50, devisa negara akan terus jebol hanya untuk menyusu pada BBM impor.

Baca juga :  Prabowo Turun ke Kalbar, 198 Hotspot Karhutla Terdeteksi: Ketapang-Kubu Raya Jadi Sorotan

Peras Keringat Sumur Tua & Pangkas Birokrasi Migas

Ambisi melepaskan rantai impor tak berhenti pada Program E50 BBM. Pemerintah kini kembali melirik harta karun lama: 45.000 sumur minyak tua yang selama ini kurang terurus maksimal, di samping menggenjot eksplorasi blok migas baru.

“Sumur-sumur tua yang kita miliki akan kita intervensi dengan teknologi selain itu Presiden juga meminta untuk dikelola secara profesional dan tidak boleh ada pelanggaran atau dijual di tempat produksi dari sumur-sumur tua kita yang berjumlah 45.000 sumur tersebut,” papar Bahlil menirukan peringatan keras Prabowo.

Baca juga :  DPR Akui IKN Belum Siap, Jakarta Tetap Ibu Kota

Urusan birokrasi berbelit yang kerap bikin pusing investor migas pun bakal dibabat habis. Dalam rapat tersebut, terungkap rencana pembentukan Badan Usaha Khusus (BUK) Migas melalui pintu revisi Undang-Undang Migas. Badan sakti ini nantinya tak perlu repot lewat banyak meja, karena akan berada langsung di bawah kendali Presiden.

“Tinggal kita mencari formulasi regulasi yang memperkuat BUK, terutama dalam perizinan. Kita tidak ingin perizinan lintas sektor menjadi penghambat peningkatan lifting kita,” tandas Bahlil.