DIKSIMERDEKA.COM, DENPASAR– Pernyataan Anggota DPR RI Nyoman Parta mengenai rendahnya upah di Bali dinilai perlu menjadi alarm serius bagi pemerintah. Persoalan upah dinilai tidak cukup dilihat dari besaran angka, tetapi harus dikaitkan dengan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan hidup di tengah tingginya biaya hidup di Bali.

Koordinator Pusat Aliansi BEM se-Bali, Kadek Surya Dewantara, mengatakan persoalan upah tidak boleh terus dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi momentum bagi pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan ketenagakerjaan dan kesejahteraan pekerja di Bali.

“Persoalan upah tidak bisa hanya dilihat sebagai persoalan angka, tetapi harus dilihat dari bagaimana masyarakat Bali mampu memenuhi kebutuhan hidup di tengah tingginya biaya hidup dan perkembangan ekonomi daerah,” kata Kadek.

Ia menilai kondisi tersebut menjadi paradoks di tengah tingginya aktivitas ekonomi Bali. Sektor pariwisata, hotel, restoran, industri kreatif, perdagangan, hingga berbagai sektor jasa terus bergerak dan menjadi bagian penting dalam perekonomian daerah.

Namun, kata dia, pertumbuhan ekonomi tersebut perlu dipertanyakan sejauh mana dampaknya terhadap kesejahteraan pekerja.

“Jangan sampai kita terus berbicara tentang pertumbuhan ekonomi, investasi, dan peningkatan kunjungan wisatawan, tetapi di sisi lain pekerja masih harus berhadapan dengan upah yang tidak sebanding dengan kebutuhan hidupnya,” ujarnya.

Menurut Kadek, pemerintah memang perlu mempertimbangkan kondisi dunia usaha dan kemampuan perusahaan dalam menetapkan kebijakan pengupahan. Namun, pemerintah juga tidak boleh hanya melihat Bali dari perspektif investor.

Sebab, terdapat masyarakat dan pekerja yang setiap hari menjadi bagian penting dalam menggerakkan roda perekonomian Bali.

“Kalau pariwisata disebut sebagai tulang punggung ekonomi Bali, maka pekerja yang menghidupkan sektor tersebut juga harus mendapatkan perhatian yang layak,” tegasnya.

Karena itu, Aliansi BEM se-Bali mendorong pemerintah daerah bersama DPRD, dunia usaha, serikat pekerja, serta seluruh pemangku kepentingan membuka ruang dialog yang lebih serius mengenai persoalan upah.

Kadek mengatakan pembahasan mengenai upah harus berbasis pada kondisi riil masyarakat. Tidak hanya melihat indikator ekonomi makro, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan hidup pekerja, seperti pangan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya.

“Kami meminta agar pemerintah tidak berhenti pada perdebatan mengenai besaran angka upah. Yang lebih penting adalah memastikan kebijakan ketenagakerjaan benar-benar mampu menciptakan hubungan industrial yang adil,” katanya.

Ia menegaskan Bali tidak boleh hanya menjadi destinasi yang nyaman bagi wisatawan, tetapi juga harus menjadi daerah yang layak untuk hidup bagi masyarakatnya sendiri.

Menurutnya, pernyataan Nyoman Parta mengenai rendahnya upah di Bali seharusnya menjadi momentum untuk membuka kembali diskusi publik mengenai kesejahteraan pekerja.

“Kami dari Aliansi BEM se-Bali siap mengawal isu ini dan mendorong agar kesejahteraan pekerja menjadi bagian serius dari arah pembangunan Bali,” ujarnya.

Kadek menambahkan pertumbuhan ekonomi seharusnya tidak hanya tercermin dalam angka statistik, tetapi juga dirasakan secara nyata oleh masyarakat.

“Pertumbuhan ekonomi harus dirasakan oleh masyarakat. Investasi harus menciptakan pekerjaan yang layak. Pembangunan tidak boleh hanya menghasilkan angka statistik, sementara masyarakat yang menjadi pelakunya justru tertinggal,” katanya.

“Bali boleh maju, tetapi masyarakat Bali juga harus ikut sejahtera,” pungkasnya.

Reporter: Agus Pebriana