JAKARTA DIKSIMERDEKA.COM Anggota dewan di Senayan kembali ‘menyentil’ Badan Pusat Statistik (BPS). Urusan akurasi data kemiskinan yang kerap memicu kisruh penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) di lapangan jadi sorotan tajam. Komisi X DPR RI mendesak BPS untuk segera merombak dan memperbarui data kelompok kesejahteraan (desil) agar duit negara untuk rakyat miskin tidak lagi nyasar ke kantong yang salah.

Kualitas dan akurasi data BPS dipandang sebagai jantung dari setiap kebijakan pro-rakyat pemerintah. Jika data amburadul, Bansos yang seharusnya menjadi pelampung ekonomi rakyat bawah justru berakhir memicu kecemburuan sosial.

Baca juga :  Anggota DPR Minta RUU PKS Dipertahankan dalam Prolegnas 2020

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi X DPR RI bersama BPS di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/9/2026), Anggota Komisi X DPR RI Sabam Sinaga melontarkan pesan menohok terkait urgensi pembenahan data tersebut.

“Kami berpesan agar proses penyempurnaan data, termasuk di dalamnya desil, kira-kiranya dibuat seakurat mungkin. Karena kami memahami bahwa itu sangat perlu berkaitan dengan pintu masuk untuk mendapatkan bantuan sosial,” tegas Sabam.

Data Presisi Harga Mati untuk Kebijakan Pro-Rakyat

Sabam mengingatkan bahwa BPS memegang kendali atas basis data tunggal yang dipakai pemerintah untuk mengeksekusi berbagai program strategis. Tanpa pijakan data yang presisi, kebijakan sebaik apa pun di atas kertas akan hancur lebur saat diimplementasikan.

Baca juga :  LMND Bali dan Nyoman Parta Sepakat Pendidikan Jadi Kunci Pengentasan Kemiskinan

Oleh karena itu, DPR menuntut dukungan operasional dan finansial untuk BPS harus sejalan dengan perbaikan kualitas di lapangan. Tidak boleh ada lagi alasan klasik soal data kedaluwarsa.

“Data yang akurat dibutuhkan agar kebijakan pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan bantuan sosial, dapat menyasar masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” imbuhnya.

Diguyur Anggaran Jumbo Rp6,4 Triliun

JAKARTA DIKSIMERDEKA.COM Tuntutan kinerja dari DPR ini bukan tanpa modal. Dalam rapat pembahasan program kerja dan anggaran tahun 2027 tersebut, Komisi X DPR RI telah mengetok palu tanda setuju atas pagu anggaran jumbo BPS yang menyentuh angka fantastis, yakni Rp6.476.751.392.000 (Rp6,47 Triliun).

Baca juga :  DK OJK 2022-2027 Terpilih, Puan : Kita Menanti Taringnya Dalam Memerangi Investasi Bodong

Tak hanya itu, Senayan juga menerima usulan suntikan dana tambahan yang diajukan sebesar Rp1.473.172.573.000 (Rp1,47 Triliun). Kedua usulan anggaran gemuk tersebut akan dibawa ke meja pembahasan tahap selanjutnya. Dengan kucuran triliunan rupiah dari duit rakyat ini, publik tentu menunggu bukti nyata: akankah BPS mampu menyajikan data yang benar-benar akurat, atau drama Bansos salah alamat akan terus terulang?