TABANAN DIKSIMERDEKA.COM Pelaku kreatif di Tanah Air tampaknya masih saja dianaktirikan soal urusan modal. Akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang gembar-gembornya mudah, nyatanya masih bagai fatamorgana bagi para pekerja seni dan kreatif.

Realita pahit ini memantik reaksi keras dari Anggota Komisi VII DPR RI, Samuel JD Wattimena. Saat blusukan ke Nuanu Creative City, Tabanan, Bali, Jumat (28/08/2026), politikus PDI Perjuangan ini tak habis pikir dengan parameter kaku perbankan yang seolah “tutup mata” terhadap potensi ekonomi kreatif.Samuel mencecar tolak ukur perbankan dalam mencairkan pembiayaan.

Menurutnya, rekam jejak dan portofolio karya para pelaku kreatif seharusnya sudah lebih dari cukup untuk dijadikan jaminan kredibilitas, bukan sekadar menuntut aset fisik semata.

“Yang tadi masalah perbankan ya, yang masalah KUR ya. Nah, masalah KUR ini itu juga tadi kami tanyakan, sebetulnya perbankan ini membutuhkan apa dari para pelaku kreatif untuk mencapai titik panas, sehingga ada trust dari perbankan itu untuk kemudian bisa hal yang intangible ini menjadi pegangan buat mereka,” kata Samuel.

Baca juga :  Terdakwa Kasus Korupsi BUMN Perbankan di Kuta Dituntut 7 Tahun Penjara dan Denda Rp 250 Juta

Portofolio Karya Harusnya Jadi Jaminan, Bukan Cuma Aset Fisik

!Samuel menilai, sistem perbankan saat ini terlalu kaku. Padahal, karya yang lahir dari keringat para pelaku kreatif selama bertahun-tahun adalah bukti nyata yang bisa dilacak nilai jual dan konsistensinya.

Ia menyayangkan sikap bank yang seolah gagal paham dalam menilai aset kreatif

.”Masa sih perbankan tidak bisa melihat karya seorang artisan ini seperti apa? Punya nilai jual seperti apa? Artisan ini sudah berkarya selama berapa tahun? Ini kan sebetulnya modal bagi bank atau pemberi kredit untuk bisa melihat kredibilitas dari artisan-artisan terhadap karya-karya mereka,” ujarnya.

Baca juga :  Tingkatkan Ekonomi Kreatif, PC KMHDI Denpasar Gelar DCA

RDP Berkali-kali, Jawaban Bank Selalu Buntu

Bukan kali ini saja Samuel bersuara lantang. Kebuntuan akses modal ini sudah sering ia seret ke meja Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Senayan. Sayangnya, regulasi perbankan seolah bebal dan enggan beradaptasi dengan karakter industri kreatif.

“Jadi, kalau kita RDP (Rapat Dengar Pendapat) berkali-kali, setiap kali mempertanyakan kenapa para artisan ini tidak mendapatkan trust dari dana KUR yang sekian besar, pertanyaannya adalah apa sih yang diharapkan? Apa sih yang para artisan ini masih harus menunjukkan? Apa lagi? Kemudahan akses layanan keuangan. Nah iya, justru persoalannya kan itu,” ungkapnya.

Harta Karun Kreativitas yang Miskin Data

Selain menguliti birokrasi pembiayaan, Samuel juga menyoroti kelemahan fatal pemerintah: absennya pemetaan dan pendataan konkret soal potensi ekonomi kreatif di daerah. Ia yakin, kreativitas anak bangsa adalah harta karun yang tak ada matinya.”Kalau menurut saya kreatifitas dari masyarakat Indonesia itu tidak perlu diragukan. Karena kita ini dikaruniakan kehidupan yang terdiri dari berbagai kepulauan, kita ini bukan satu dataran, ini menyebabkan kreatifitas dari setiap daerah ini berbeda,” katanya.Masalah utamanya, menurut Samuel, bukan pada krisis ide, melainkan bobroknya sistem manajerial, pengemasan, dan pemasaran dari ujung ke ujung.”Sehingga kalau bicara kreatifitas, praktis negara ini tidak punya tandingan. Karena keragaman asal masyarakatnya. Tinggal persoalannya memanage kreatifitas ini seperti apa, kemudian kemampuan setelah mengemas, memarketkannya seperti apa,” ujarnya.Samuel pun mendesak pemerintah pusat tak cuma ongkang-ongkang kaki mengandalkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Harus ada pendataan spesifik di akar rumput agar pembinaan tid