JOGJAKARTA, DIKSIMERDEKA.COM – Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu penyangga utama ekonomi Indonesia. Jumlahnya mencapai sekitar 64,2 juta unit usaha, berkontribusi 60,51 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), sekaligus menyerap hampir 97 persen tenaga kerja nasional.

Namun, di balik angka besar tersebut, tidak semua UMKM tumbuh dengan tujuan yang sama. Sebagian lahir karena melihat peluang bisnis, sementara lainnya muncul karena masyarakat tak punya banyak pilihan setelah kehilangan pekerjaan atau menghadapi tekanan ekonomi.

Peneliti Senior Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) UGM, Dr. Eddy Kiswanto mengatakan UMKM memiliki peran strategis karena relatif mampu bertahan ketika ekonomi mengalami guncangan.

Bahkan, ketika terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK), sektor UMKM dan informal sering menjadi jalan keluar bagi masyarakat untuk tetap menghidupi keluarga.

“Ketika terjadi masalah perekonomian, akan memunculkan usaha-usaha baru. Menjadi jalan keluar untuk tetap bisa menghidupi rumah tangganya. Pilihannya adalah di sektor informal, dalam hal ini UMKM,” jelas Eddy dalam podcast Popcorn Population Corner PSKK UGM bertajuk Tantangan UMKM: dari Survival Net menuju Wealth Creator, Kamis (27/8/2026).

Menurut Eddy, UMKM tidak bisa dipukul rata sebagai satu kelompok usaha. Ia membaginya ke dalam tiga lapisan berdasarkan karakteristik dan orientasi pertumbuhannya.

Pertama, UMKM yang lahir karena pelaku usaha melihat peluang. Kedua, UMKM yang menjadi strategi bertahan hidup karena sulit mendapatkan pekerjaan formal. Ketiga, UMKM yang telah berkembang menjadi wealth creator atau mesin pencipta kekayaan.

Dari Survival ke Mesin Kekayaan

Eddy menjelaskan, perbedaan ketiga kategori tersebut bukan sekadar soal besar kecilnya omzet. UMKM yang sudah masuk kategori wealth creator memiliki kemampuan lebih jauh dalam menciptakan nilai ekonomi.

Baca juga :  Presiden: Bantu yang Kesulitan dengan Belanja di UMKM dan Beli Produk Indonesia

Usaha seperti ini tidak hanya mengejar pendapatan, tetapi juga mampu menghasilkan laba, mengakumulasi aset, meningkatkan produktivitas, memperluas pasar, serta membuka lapangan pekerjaan baru.

Sebaliknya, UMKM yang masih berada pada tahap survival biasanya menggunakan sebagian besar pendapatan usahanya untuk memenuhi kebutuhan operasional sekaligus kebutuhan rumah tangga. Akibatnya, ruang untuk melakukan investasi dan mengembangkan usaha menjadi sangat terbatas.

“Kalau survival itu mengejar omzet, sementara wealth creator itu mengejar profit dan nilai. Dari sisi pemilik, survival masih bekerja dalam usaha, sedangkan wealth creator membangun sistem usaha,” jelasnya.

Menurut Eddy, perubahan dari usaha bertahan hidup menjadi bisnis yang tumbuh membutuhkan perubahan cara pandang. Pelaku usaha tidak cukup hanya bekerja lebih keras, tetapi harus mulai membangun sistem yang membuat bisnis dapat berkembang.

Kemampuan menginvestasikan kembali keuntungan, memperluas pasar, meningkatkan produktivitas, serta membangun sistem kerja menjadi sejumlah indikator penting dalam proses tersebut.

Pada tahap ini, tenaga kerja juga tidak semestinya hanya dilihat sebagai biaya. Eddy menilai pekerja harus dipandang sebagai human capital yang dapat meningkatkan kapasitas dan produktivitas usaha.

Jangan Ukur UMKM dari Banyaknya Bantuan

Eddy juga mengingatkan pemerintah agar tidak buru-buru menganggap program UMKM berhasil hanya karena banyak pelaku usaha mendapatkan kredit, pelatihan, sertifikasi, akses marketplace, atau kesempatan mengikuti pameran.

Menurutnya, semua itu baru menunjukkan output sebuah program. Yang jauh lebih penting adalah melihat outcome atau dampak nyata setelah intervensi diberikan.

Baca juga :  Dorong Pelaku UMKM Desa Penglipuran Kuasai Platform Digital

“Ukuran yang lebih penting adalah dampak intervensi tersebut terhadap pertumbuhan usaha,” ujarnya.

Ia kemudian mempertanyakan ukuran keberhasilan berbagai program pemberdayaan UMKM yang selama ini digunakan.

“Ketika UMKM mendapatkan kredit, pelatihan, sertifikat, masuk marketplace, atau mengikuti pameran, biasanya sudah dikategorikan berhasil. Tetapi itu baru output. Pertanyaan pentingnya adalah bagaimana outcome nya?,” ujarnya.

Menurut Eddy, pemerintah perlu melihat apakah setelah memperoleh dukungan, UMKM benar-benar mengalami peningkatan omzet, laba, produktivitas, aset, jumlah tenaga kerja, maupun kenaikan kelas usaha.

Dengan demikian, program pemerintah tidak berhenti pada pemberian bantuan, tetapi benar-benar menghasilkan pertumbuhan usaha yang terukur.

Kebijakan UMKM Tak Bisa Seragam

Eddy mendorong pemerintah membangun jalur pertumbuhan UMKM secara bertahap. Jalur tersebut dapat dimulai dari proses formalisasi usaha, peningkatan kapasitas, akses pembiayaan, peningkatan produktivitas, perluasan pasar, kemitraan, hingga ekspansi dan kenaikan kelas.

Ia menilai pendekatan terhadap UMKM juga tidak bisa dibuat seragam atau menggunakan konsep one size fits all. Sebab, kebutuhan usaha yang baru berdiri tentu berbeda dengan UMKM yang sudah memiliki pasar dan membutuhkan modal untuk ekspansi.

“Pertanyaannya jangan lagi berapa banyak UMKM yang dibantu, tetapi berapa banyak UMKM yang telah dibantu dan benar-benar tumbuh,” tuturnya.

Menurut Eddy, perubahan orientasi juga harus datang dari pelaku UMKM. Pelaku usaha perlu mulai mengenali pasar sebelum meningkatkan produksi, mengelola keuangan secara profesional, memanfaatkan teknologi, serta menyisihkan sebagian keuntungan untuk kembali diinvestasikan ke dalam bisnis.

Yang tak kalah penting, pelaku usaha harus mulai membangun sistem agar bisnis tidak sepenuhnya bergantung kepada pemilik.

Baca juga :  Target Pertumbuhan 8% Terlalu Tinggi? Ekonom UGM Sebut Realistisnya 5%

Modal Saja Tak Cukup

Eddy juga mengingatkan bahwa pembiayaan bukan satu-satunya jawaban untuk membuat UMKM berkembang. Modal tanpa pasar justru berpotensi tidak menyelesaikan persoalan.

Karena itu, dukungan pemerintah terhadap UMKM harus berjalan beriringan antara pembiayaan dan penciptaan pasar.

“Pemerintah tidak hanya memberikan modal, tetapi juga harus memastikan adanya pasar. Ada istilah market first, finance follow. Artinya, ciptakan pasar terlebih dahulu, uang akan mengikuti,” ucapnya.

Menurutnya, keberadaan pasar akan memberikan ruang bagi UMKM untuk meningkatkan produksi sekaligus memperbesar skala usaha. Ketika permintaan sudah terbentuk, kebutuhan pembiayaan untuk meningkatkan kapasitas produksi pun menjadi lebih relevan.

Pada akhirnya, Eddy mendorong perubahan paradigma dalam melihat UMKM. Sektor ini tidak semestinya hanya ditempatkan sebagai objek pemberdayaan yang terus-menerus membutuhkan bantuan.

UMKM harus didorong menjadi bagian dari mesin pertumbuhan ekonomi yang mampu menciptakan pekerjaan, membangun aset, dan menghasilkan nilai tambah.

“Kita tidak ingin UMKM di Indonesia hanya menjadi orang yang bekerja untuk usahanya sendiri dan untuk kebutuhannya sendiri. Kita menginginkan UMKM tumbuh menjadi bisnis yang mampu menciptakan pekerjaan, membangun aset, menciptakan nilai, dan pada akhirnya menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat yang bergerak di bidang UMKM,” pungkas Eddy.

Dengan jumlah UMKM yang mencapai puluhan juta unit, perubahan dari sekadar survival menuju wealth creator menjadi tantangan besar sekaligus peluang bagi perekonomian Indonesia. Ukuran keberhasilan ke depan bukan lagi semata-mata berapa banyak UMKM yang mendapat bantuan, melainkan berapa banyak yang benar-benar tumbuh, naik kelas, menciptakan lapangan kerja, dan mampu menghasilkan