DIKSIMERDEKA.COM, DENPASAR – Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, mendorong penguatan sinergi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pemerintah kecamatan, desa, dan kelurahan dalam mempercepat penanggulangan kemiskinan di Kota Denpasar. Hal tersebut disampaikannya saat memimpin Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dan Percepatan Perlindungan Sosial (Perlinsos) di Ruang Sewaka Mahottama, Graha Sewakadarma, Lumintang, Senin (3/8).

Rapat koordinasi tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Denpasar I Gusti Ngurah Eddy Mulya, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ida Bagus Alit Adhi Merta, pimpinan OPD, camat se-Kota Denpasar, serta perbekel dan lurah. Pertemuan ini menjadi forum evaluasi sekaligus penguatan kolaborasi lintas sektor dalam memastikan program penanggulangan kemiskinan berjalan efektif dan tepat sasaran.

Dalam arahannya, Arya Wibawa menegaskan bahwa rakor TKPK merupakan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program penanganan kemiskinan di Kota Denpasar. Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pemerintah, tetapi juga oleh koordinasi dan kerja sama seluruh perangkat daerah hingga tingkat desa dan kelurahan.

“Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran OPD, camat, serta perbekel dan lurah atas kerja keras dan kolaborasi aktif yang telah ditunjukkan selama ini. Sinergi ini harus terus diperkuat agar setiap program penanggulangan kemiskinan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Arya Wibawa.

Ia menjelaskan, berbagai indikator pembangunan di Kota Denpasar menunjukkan capaian yang menggembirakan. Pertumbuhan ekonomi tercatat mencapai 6,11 persen atau berada di atas rata-rata Provinsi Bali. Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Denpasar menjadi yang tertinggi di Bali dan masuk dalam jajaran 10 besar nasional.

Di sektor kesejahteraan sosial, peningkatan juga terlihat pada indikator umur harapan hidup, harapan lama sekolah, dan rata-rata lama sekolah. Sementara itu, tingkat kemiskinan Kota Denpasar berada di angka 2,6 persen atau menjadi salah satu yang terendah. Meski demikian, pemerintah tetap memberikan perhatian serius terhadap masyarakat rentan agar tidak terjerumus ke dalam kategori miskin ekstrem.

Arya Wibawa mengatakan, Pemkot Denpasar saat ini juga terus mempercepat pendataan Kartu Keluarga (KK) Populasi dan Perlindungan Sosial (Perlinsos). Program tersebut bertujuan memastikan data penerima bantuan sosial selalu akurat sehingga setiap intervensi pemerintah dapat diberikan secara tepat sasaran.

Menurutnya, capaian pendataan menunjukkan perkembangan positif. Dalam sepekan terakhir, jumlah populasi yang berhasil didata meningkat sebesar 21 persen. Hingga saat ini, sekitar 35.000 KK telah masuk dalam sistem pendataan dan jumlah tersebut terus bertambah setiap harinya.

“Program ini akan terus berjalan hingga batas akhir Agustus sesuai target pemerintah pusat. Karena itu, seluruh perangkat daerah harus terus bersinergi agar target pendataan dapat tercapai,” tegasnya.

Arya Wibawa juga menilai keberadaan balai banjar dan balai desa menjadi kekuatan utama Kota Denpasar dalam mempercepat proses pendataan masyarakat. Dengan memanfaatkan struktur adat dan kemasyarakatan yang kuat, proses pengumpulan data dinilai lebih efektif dibandingkan metode penyisiran rumah ke rumah.

Sebagai tindak lanjut rapat koordinasi, seluruh perbekel, lurah, dan kepala dusun diminta memperbarui jadwal kegiatan pendataan di wilayah masing-masing. Monitoring capaian juga akan dilakukan tiga kali setiap hari, disertai target minimal pendataan sebanyak 2.000 hingga 2.500 KK per hari agar target nasional dapat tercapai sebelum batas waktu akhir Agustus.

Melalui penguatan sinergi lintas sektor tersebut, Pemerintah Kota Denpasar optimistis upaya penanggulangan kemiskinan dan percepatan perlindungan sosial dapat berjalan lebih efektif, sehingga kesejahteraan masyarakat terus meningkat secara berkelanjutan.