DIKSIMERDEKA.COM, DENPASAR – Klaim adanya dukungan raja-raja di Bali terhadap rencana pembangunan Bandara Bali Utara dipertanyakan pemerhati pembangunan Bali I Gede Angastia.

Menurutnya, hingga kini proyek tersebut belum memiliki kajian teknis, dukungan infrastruktur, maupun dukungan resmi dari pemerintah daerah.

Ia mengatakan pembangunan bandara merupakan proyek strategis yang tidak bisa disamakan dengan pembangunan infrastruktur biasa seperti stadion bola.

Karena itu, seluruh tahapan, mulai dari studi kelayakan (feasibility study), kajian teknis, hingga kesiapan infrastruktur harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum proyek diwacanakan secara luas.

“Membangun bandara itu bukan seperti membangun stadion sepak bola yang bisa selesai dengan cepat. Harus ada kajian teknis, studi kelayakan, dan kepastian infrastruktur,” ujarnya.

Baca juga :  Pegiat Antikorupsi Beberkan Dugaan Keterlibatan GSL dalam Kasus Korupsi Dana APD Covid-19

Menurutnya, hingga kini belum terlihat kejelasan mengenai hasil kajian teknis maupun kelayakan pembangunan bandara. Ia juga mempertanyakan kesiapan proyek apabila lokasi yang direncanakan berada di kawasan laut.

Selain itu, ia meminta agar kemampuan finansial investor dibuktikan secara terbuka. Menurutnya, apabila memang terdapat investor yang siap membangun bandara, maka sumber pendanaan dan komitmen investasinya harus dapat diverifikasi melalui mekanisme yang berlaku.

“Kalau memang ada investor, harus jelas kemampuan finansialnya. Jangan sampai hanya sebatas klaim, tetapi tidak ada kepastian,” katanya.

Ia juga mengingatkan bahwa pembangunan bandara merupakan kewenangan pemerintah pusat yang harus dikoordinasikan dengan Kementerian Perhubungan serta pemerintah daerah.

Baca juga :  GSL Kembali Dilaporkan Terkait Korupsi APD Covid-19

Karena itu, menurutnya, tidak tepat apabila ada pihak yang membawa-bawa nama raja-raja Bali seolah-olah menjadi penentu pembangunan proyek tersebut.

“Yang memiliki kewenangan adalah pemerintah melalui Presiden, Kementerian Perhubungan, kemudian Gubernur Bali dan para bupati. Jangan membawa-bawa nama raja-raja sehingga menimbulkan persepsi yang keliru di masyarakat,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menilai hingga saat ini belum ada rekomendasi baru dari pemerintah daerah terkait rencana pembangunan Bandara Bali Utara.

Menurutnya, yang selama ini beredar masih mengacu pada rekomendasi lama yang diterbitkan beberapa tahun lalu sehingga belum dapat dijadikan dasar bahwa proyek tersebut siap dilaksanakan.

Baca juga :  Dinilai Menyesatkan dan Rugikan Gusti Suharnadi, Gede Anggas Laporkan Jurnal Dosen UNHI

Karena itu, ia berpendapat rencana pembangunan Bandara Bali Utara masih membutuhkan proses yang panjang.

Ia berharap pemerintah lebih memprioritaskan penyelesaian pembangunan infrastruktur dasar, termasuk jaringan jalan di wilayah Bali Utara, sebelum mendorong realisasi proyek bandara.

Menurutnya, peningkatan konektivitas darat akan memberikan manfaat yang lebih cepat dirasakan masyarakat, sekaligus mendukung pemerataan pembangunan di Pulau Dewata.

Sebelumnya, sejumlah raja-raja di Bali mendatangani Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdulrahman. Kedatangan mereka untuk meminta janji pembangunan Bandara Bali Utara yang sempat disampaikan Presiden Prabowo Subianto.