DIKSIMERDEKA.COM, DENPASAR, BALI – Wacana pembangunan Bandara Bali Utara kembali menuai sorotan. Kali ini sorotan datang dari pengamat pembangunan Bali, Gde Angastia. Ia meminta pihak pemrakarsa menghentikan aktivitas menjual gambar proyek lantaran pemerintah belum resmi menetapkan lokasi atau penlok pembangunan.

“Pemerintah memang menyebut akan ada pembangunan Bandara Bali Utara, tapi belum ada penetapan lokasi secara resmi. Sementara pemrakarsa ini sudah menyebarkan gambar di mana-mana. Ini sangat mengganggu masyarakat,” ujar Anggas, panggilan akrabnya, di Denpasar, Selasa (29/7/25).

Anggas menilai, tindakan pemrakarsa yang menjual gambar dan wacana proyek sebelum adanya kepastian lokasi telah merugikan masyarakat. Ia mengatakan isu pembangunan bandara telah membuka celah permainan oleh para makelar tanah.

Baca juga :  Menunggu Penlok, Kresna Budi Dorong Pusat Segera Wujudkan Bandara Bali Utara

Ia menerangkan banyak tanah warga di lokasi yang disebut-sebut sebagai calon bandara sudah di bayar uang muka atau DP oleh para spekulan. Tidak hanya itu, warga pun diminta membuat surat kuasa menjual.

Ia menjelaskan, modus yang terjadi adalah tanah warga yang semula dihargai Rp15 juta hingga Rp20 juta per are dibayarkan uang muka sekitar Rp50 juta oleh pemodal. Namun, setelah DP diberikan, status tanah justru digantung.

Baca juga :  GSL Kembali Dilaporkan Terkait Korupsi APD Covid-19

“Begitu ada isu bandara muncul, pemodal menjual tanah yang sudah di-DP tadi dengan harga sangat tinggi. Ini merugikan warga karena mereka tidak bisa menjual ke pihak lain dan justru bisa dikenai sanksi jika melanggar perjanjian,” katanya.

Ia pun meminta perhatian dari para pemangku kebijakan, mulai dari pemerintah daerah, Kejaksaan Tinggi, hingga Polda Bali untuk menindaklanjuti praktik ini.

“Tolong masyarakat dibantu. Jangan sampai warga terus digantung bertahun-tahun. Harus ada kebijakan agar DP yang tidak kunjung ditindaklanjuti itu bisa dibatalkan,” pintanya.

Baca juga :  Dinilai Menyesatkan dan Rugikan Gusti Suharnadi, Gede Anggas Laporkan Jurnal Dosen UNHI

Ia juga mempertanyakan kesiapan infrastruktur pendukung jika proyek bandara benar-benar dibangun. Menurutnya, sampai saat ini kesiapan infrastruktur dasar belum memadai.

“Infrastruktur dasar belum siap. Jalan masih terbatas, hotel juga belum banyak. Kalau memang proyek bandara tetap ingin dijalankan. Infrastruktur pendukungnya harus siap. Begitu juga sumber daya manusia lokal harus disiapkan agar tidak tersisih,” tegasnya.

Gde Angastia pun menyarankan pemerintah lebih baik memperluas Bandara Bali Barat yang sudah ada, jika pemerintah ngotot ingin membangun bandara di Bali.

Editor: Agus Pebriana