DIKSIMERDEKA.COM GAZA– Hamas menyatakan kesediaannya mengakhiri kekuasaan politiknya di Jalur Gaza setelah hampir dua dekade memerintah wilayah tersebut. Kelompok itu menawarkan agar pemerintahan sementara yang didukung Amerika Serikat mengambil alih administrasi sipil Gaza sebagai bagian dari proses transisi.

Pernyataan yang diumumkan pada Senin (6/7/2026) itu menjadi sinyal politik terbaru di tengah upaya menghidupkan kembali proses perdamaian yang selama ini mengalami kebuntuan. Namun, langkah tersebut belum menjawab tuntutan utama Israel dan Amerika Serikat, yakni pelucutan senjata Hamas.

Dalam pernyataannya, Hamas menyebut siap menyerahkan kewenangan pemerintahan dan pengelolaan keamanan selama masa transisi. Meski demikian, organisasi tersebut tidak menyatakan akan melepaskan seluruh persenjataannya secara sepihak.

Hamas Mundur dari Pemerintahan Gaza

Kekuasaan sipil akan diserahkan kepada National Committee for the Administration of Gaza (NCAG), sebuah badan pemerintahan transisi yang dibentuk pada Januari lalu sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata yang dimediasi Amerika Serikat.

Namun hingga kini, komite tersebut belum dapat memasuki Gaza karena masih diblokade pemerintah Israel. Kondisi itu membuat proses pengalihan pemerintahan belum dapat direalisasikan.

Kepala pemerintahan Hamas di Gaza, Mohammed al-Farra, mengumumkan pengunduran dirinya dari seluruh jabatan pemerintahan yang selama ini diembannya.

Baca juga :  AS Gempur Selat Hormuz, Iran Ngamuk Hujani Pangkalan Yordania dan UEA dengan Rudal

Ia menyatakan seluruh persiapan administratif untuk proses transisi telah diselesaikan, sementara aparatur sipil dan pegawai pemerintahan akan tetap menjalankan tugas secara profesional hingga NCAG benar-benar mengambil alih.

Juru bicara Hamas, Hazem Qassem, mengatakan keputusan tersebut diambil untuk menghilangkan alasan Israel mempertahankan operasi militernya di Gaza.

“Hamas mengambil langkah baru dengan tidak lagi memimpin Jalur Gaza agar tidak ada lagi dalih bagi pendudukan untuk melanjutkan agresi dan perang pemusnahan,” ujar Qassem kepada AFP.

Upaya Memecah Kebuntuan Perdamaian

Sejumlah pengamat menilai pengumuman Hamas lebih bersifat manuver politik daripada perubahan nyata di lapangan.

Menurut mereka, langkah itu dimaksudkan untuk menghidupkan kembali proses perdamaian yang selama ini terhenti sehingga menghambat rekonstruksi serta penyaluran bantuan kemanusiaan bagi sekitar 2,1 juta penduduk Gaza.

Pengumuman tersebut juga dipandang sebagai respons terhadap rencana Israel yang ingin membatasi proses rekonstruksi dan distribusi bantuan hanya di sebagian kecil wilayah Gaza yang kini berada di bawah kendali militer Israel.

Pemerintahan Presiden Donald Trump diketahui mendukung konsep tersebut, yang oleh sejumlah pejabat Amerika dan Israel disebut sebagai “kota kemanusiaan”, “komunitas aman alternatif”, atau “New Rafah”.

Namun, mantan Perdana Menteri Israel Ehud Olmert sebelumnya mengkritik rencana itu dan menyebutnya menyerupai “kamp konsentrasi”.

Baca juga :  Israel Cegat Kapal Gaza, 5 WNI Ditangkap

NCAG Belum Bisa Masuk Gaza

NCAG berada di bawah pengawasan Board of Peace, lembaga yang dibentuk dalam kerangka rencana perdamaian pemerintahan Donald Trump.

Komite tersebut beranggotakan 13 profesional Palestina, tetapi seluruh anggotanya masih tertahan di Kairo sejak Januari karena belum memperoleh izin memasuki Gaza dari pemerintah Israel.

Ketua NCAG, Ali Shaath, menyatakan organisasinya siap mengambil alih tanggung jawab pemerintahan begitu seluruh sumber daya dan dukungan operasional tersedia.

Sementara itu, dalam laporannya kepada Dewan Keamanan PBB pada Mei lalu, utusan khusus Gaza, Nickolay Mladenov, menilai Hamas menjadi salah satu penyebab mandeknya proses perdamaian.

Laporan tersebut menuai kritik karena dianggap tidak memberikan penilaian yang seimbang terhadap pelanggaran gencatan senjata yang dilakukan Israel.

Hamas Tolak Melucuti Senjata

Hamas menegaskan tidak akan menyerahkan persenjataannya selama sebagian besar wilayah Gaza masih berada di bawah pendudukan militer Israel.

Kelompok itu juga menuduh Israel terus melakukan pelanggaran gencatan senjata, serangan udara, serta mendukung kelompok bersenjata Palestina yang beroperasi di wilayah Gaza.

Menanggapi pengumuman Hamas, Board of Peace hanya menyatakan telah “mencatat” langkah tersebut.

Lembaga itu menegaskan bahwa penilaian terhadap Hamas akan didasarkan pada tindakan nyata, bukan sekadar pernyataan politik.

Baca juga :  🚨 Update: Iran Klaim Serang Pangkalan Militer AS di Bahrain

Board of Peace juga kembali menekankan prinsip “satu pemerintahan, satu hukum, dan satu senjata”, yang berarti seluruh persenjataan harus berada di bawah kendali NCAG.

Nasib Gaza Masih Bergantung pada Dinamika Politik Israel

Direktur Proyek Israel-Palestina di International Crisis Group, Max Rodenbeck, menilai Hamas berupaya keluar dari kebuntuan politik dengan menawarkan pengalihan kekuasaan sipil tanpa menyerahkan senjata.

Menurutnya, Hamas berusaha menunjukkan kesediaan melepaskan kendali politik sambil menunggu adanya kepastian mengenai masa depan Palestina.

Pandangan serupa disampaikan Muhammad Shehada dari European Council on Foreign Relations. Ia menilai Hamas ingin menggagalkan rencana “New Rafah” yang dinilai hanya akan menciptakan wilayah-wilayah kecil dengan pemerintahan terbatas.

Shehada juga berpendapat bahwa sekalipun Hamas memenuhi seluruh tuntutan internasional, proses rekonstruksi Gaza diperkirakan tetap tidak akan berjalan sebelum agenda politik domestik Israel selesai.

Saat ini, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu masih berupaya mempertahankan koalisi pemerintahan sayap kanannya menjelang pemilu yang dijadwalkan paling lambat berlangsung pada akhir Oktober.

Sejumlah diplomat di kawasan memperkirakan pembahasan mengenai masa depan pemerintahan Gaza baru akan mengalami perkembangan berarti setelah proses politik di Israel tersebut berakhir.