DIKSIMERDEKA.COM – Perubahan lanskap global yang berlangsung begitu cepat menghadirkan tantangan sekaligus peluang bagi Indonesia. Ketidakpastian ekonomi dunia, meningkatnya rivalitas geopolitik, perang dagang, hingga disrupsi teknologi menuntut Indonesia untuk memperkuat fondasi kedaulatan nasional agar tidak hanya menjadi pasar, tetapi juga menjadi kekuatan yang mampu menentukan arah pembangunannya sendiri.

Sekretaris Jenderal KMHDI, I Nengah Candra Irawan, menegaskan bahwa kekuatan suatu bangsa pada era modern tidak hanya diukur dari kemampuan pertahanannya, tetapi juga dari kemampuannya menjaga kedaulatan ekonomi, ketahanan pangan, kemandirian energi, serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menurutnya, Indonesia memiliki modal besar berupa kekayaan sumber daya alam, bonus demografi, serta posisi geopolitik yang strategis. Namun, seluruh potensi tersebut hanya akan menjadi kekuatan apabila dikelola melalui tata kelola yang baik, berkeadilan, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

“Kita tidak boleh hanya menjadi pengekspor bahan mentah dan penonton di negeri sendiri. Kekayaan alam Indonesia harus menjadi instrumen untuk memperkuat industri nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan nilai tambah ekonomi, dan menghadirkan kesejahteraan yang merata bagi rakyat,” tegas Candra.

Dalam pandangannya, agenda hilirisasi dan industrialisasi nasional merupakan langkah penting untuk membangun ekonomi yang lebih mandiri dan berdaya saing. Namun, kebijakan tersebut harus diiringi dengan penguatan kapasitas sumber daya manusia, transfer teknologi, perlindungan lingkungan, serta keterlibatan masyarakat agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara luas.

Di sisi lain, Candra menilai masih terdapat sejumlah tantangan mendasar yang perlu menjadi perhatian bersama. Ketimpangan ekonomi yang masih tinggi, melemahnya sebagian kelompok kelas menengah, ketergantungan terhadap impor sejumlah komoditas strategis, serta praktik korupsi yang menggerus kepercayaan publik menjadi persoalan yang tidak boleh diabaikan.

“Pembangunan tidak boleh hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus menghadirkan keadilan sosial. Ketika kekayaan nasional terkonsentrasi pada kelompok tertentu, sementara sebagian masyarakat masih menghadapi kesulitan ekonomi, maka cita-cita kesejahteraan yang diamanatkan konstitusi belum sepenuhnya tercapai,” ujarnya.

Lebih lanjut, KMHDI juga menyoroti pentingnya evaluasi terhadap berbagai program strategis nasional agar berjalan efektif dan tepat sasaran. Setiap kebijakan yang menggunakan anggaran negara harus dikelola secara transparan, profesional, dan akuntabel sehingga mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta memperkuat kepercayaan publik terhadap negara.

Menurut Candra, kritik terhadap kebijakan publik harus ditempatkan sebagai bagian dari upaya memperbaiki bangsa, bukan sebagai alat untuk memperuncing perpecahan.

“Bangsa ini membutuhkan budaya demokrasi yang sehat. Kritik harus menjadi energi perbaikan, sementara pemerintah perlu membuka ruang dialog dan evaluasi. Persatuan tidak dibangun dengan membungkam perbedaan pendapat, tetapi dengan kesediaan untuk bersama-sama mencari solusi atas persoalan bangsa,” katanya.

Candra juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap menjaga persatuan dan tidak mudah terprovokasi oleh berbagai informasi maupun narasi yang berpotensi memecah belah bangsa. Menurutnya, di tengah situasi global dan nasional yang penuh ketidakpastian, masyarakat harus lebih bijak dalam menyikapi perbedaan pandangan politik, sosial, maupun ekonomi.

“Jangan biarkan perbedaan pendapat berubah menjadi permusuhan. Jangan mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi, ujaran kebencian, maupun kepentingan-kepentingan yang sengaja membangun polarisasi di tengah masyarakat. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu menjaga persatuan di tengah keberagaman. Saat ini yang kita butuhkan bukan saling menyalahkan dan saling menjatuhkan, tetapi saling menguatkan untuk menghadapi berbagai tantangan yang ada,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa semangat persaudaraan, gotong royong, dan kebersamaan harus terus dijaga sebagai modal utama bangsa dalam menghadapi gejolak global. Ketahanan nasional, menurutnya, tidak hanya dibangun melalui kekuatan ekonomi dan politik, tetapi juga melalui kokohnya persatuan rakyat Indonesia.

Dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut, peran pemuda dan mahasiswa menjadi sangat penting. Generasi muda harus tampil sebagai kekuatan moral dan intelektual yang mampu menawarkan gagasan, inovasi, serta keberanian untuk mengawal arah pembangunan nasional.

“Pemuda tidak boleh hanya menjadi penonton atas perubahan zaman. Kita harus hadir sebagai generasi yang mampu berpikir kritis, bekerja nyata, serta menjaga semangat persatuan. Masa depan Indonesia tidak hanya ditentukan oleh pemerintah, tetapi juga oleh kualitas partisipasi generasi mudanya,” lanjut Candra.

KMHDI meyakini bahwa di tengah dinamika global yang semakin kompleks, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi bangsa yang kuat dan disegani apabila mampu menjaga persatuan nasional, memperkuat kemandirian ekonomi, memberantas korupsi, serta memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat.

“Siapa pun kita, apa pun latar belakang suku, agama, organisasi, maupun pilihan politik kita, Indonesia harus tetap menjadi kepentingan bersama yang berada di atas segala perbedaan. Persatuan adalah fondasi utama untuk menjaga kedaulatan bangsa dan mewujudkan cita-cita Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera.”

“Tantangan yang kita hadapi hari ini harus menjadi momentum untuk memperkuat bangsa. Dengan semangat gotong royong, keadilan sosial, dan keberanian melakukan pembenahan, Indonesia akan mampu melangkah menuju cita-cita besar sebagai bangsa yang berdaulat, maju, dan sejahtera sebagaimana amanat Pancasila dan UUD 1945,” tutup Candra.

Editor: Agus Pebriana