DIKSIMERDEKA.COM,JAKARTA — Anggota Komisi IX DPR RI Zainul Munasichin kembali menyorot polemik penonaktifan peserta BPJS Kesehatan kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI). Ia mendesak pemerintah segera membentuk task force satu atap di rumah sakit agar persoalan bisa diselesaikan langsung di lokasi, tanpa pasien dipingpong birokrasi.

Zainul menegaskan Kementerian Kesehatan dan BPJS pada dasarnya hanya pengguna data, sementara sumber dan eksekusi kebijakan berada di Kementerian Sosial. Meski begitu, ia mengingatkan semua pihak tidak boleh saling lempar tanggung jawab.

Baca juga :  Kungker ke Bali, Ketua DPR RI: Saya Akan Ikut Kawal RUU Provinsi Bali

“Jangan sampai karena merasa hanya sebagai user, lalu terkesan saling melempar tanggung jawab. Kita harus tetap solid dan bersama-sama mencari solusi agar masyarakat tidak dirugikan,” tegasnya.

120 Ribu Pasien Berat Ikut Terdampak
Data menunjukkan sekitar 11 juta peserta PBI dinonaktifkan, termasuk sekitar 120 ribu pasien kategori katastropik. Menurut Zainul, angka ini seharusnya bisa dimitigasi sejak awal jika data detail dari BPJS disandingkan dengan data Kemensos sebelum keputusan dibuat.

“Seandainya sejak awal data pasien katastropik itu disampaikan sebagai pembanding, proses penonaktifan bisa lebih hati-hati,” ujarnya.

Baca juga :  BPJS Kesehatan Catat Pemanfaatan Layanan Kesehatan Naik Tahun 2023

Solusi: Tim Satu Atap di RS
Zainul mengusulkan pembentukan tim ad hoc di rumah sakit terutama RS pemerintah dengan pasien PBI besar—yang terdiri dari BPJS, Dinas Kesehatan, dan Dinas Sosial. Tujuannya agar verifikasi bisa dilakukan saat itu juga ketika pasien datang berobat.

“Jadi ketika ada pasien datang dan ternyata kepesertaannya dinonaktifkan, klarifikasi bisa langsung dilakukan tanpa harus bolak-balik urus administrasi,” jelasnya.

Ia juga mengingatkan agar tidak ada peserta miskin yang sebenarnya berhak justru dinonaktifkan akibat kesalahan klasifikasi desil ekonomi.

Baca juga :  Supadma Rudana Minta PT PGN Dorong Indonesia Menuju Energi Bersih

“Jangan sampai pasien yang seharusnya berhak justru diminta pulang mengurus administrasi berjenjang. Banyak masyarakat tidak mampu menghadapi birokrasi seperti itu,” katanya.

Tiga Bulan Penentuan
Menurutnya, tiga bulan ke depan menjadi fase krusial validasi data jutaan peserta PBI. Ia berharap pendekatan kolaboratif berbasis data akurat dapat menuntaskan persoalan tanpa memicu gejolak baru di masyarakat.Pesannya jelas data boleh berbeda, lembaga boleh banyak—tapi pasien jangan sampai jadi korban.