⚖️ WFH ASN Resmi Diterapkan, Tapi Efektifkah?

WFH ASN resmi diberlakukan pemerintah dengan skema satu hari dalam sepekan. Kebijakan ini bertujuan menghemat bahan bakar minyak (BBM) sekaligus menekan biaya operasional.

Namun demikian, efektivitas kebijakan ini langsung menuai sorotan.

Dosen Manajemen Kebijakan Publik UGM, Dr. Agustinus Subarsono, menilai keberhasilan WFH sangat bergantung pada kesiapan sistem dan budaya kerja.

“Ketika budaya kerja masih bergantung pada perintah atasan dan belum mandiri, maka WFH berpotensi mengurangi produktivitas,” jelasnya, Sabtu (11/4/2026)

Budaya Kerja Jadi Penentu Utama

Menurut Subarsono, WFH tidak sekadar soal bekerja dari rumah. Sebaliknya, keberhasilan sangat ditentukan oleh:

  • Infrastruktur teknologi yang stabil
  • Budaya kerja mandiri
  • Sistem monitoring yang jelas
Baca juga :  Data 2025: Kelas Menengah Susut 1,2 Juta Orang, AMC Tembus 50,4% Populasi

Selain itu, pemerintah perlu menerapkan sistem kerja berbasis output.

Dengan demikian, kinerja ASN tetap terukur meski tidak berada di kantor.

WFH ASN: Hemat Anggaran atau Sekadar Asumsi?

Secara teori, WFH ASN memang bisa menekan biaya operasional kantor.

Namun, Subarsono mengingatkan pemerintah agar tidak terjebak asumsi.

“Jangan-jangan pemerintah baru terjebak pada asumsi bahwa biaya listrik akan berkurang,” ujarnya.

Karena itu, perlu analisis mendalam apakah efisiensi tersebut benar-benar signifikan terhadap APBN atau APBD.

Dampak Energi dan Transportasi

Di sisi lain, WFH jelas membawa dampak positif pada sektor energi.

ASN tidak perlu bepergian setiap hari. Akibatnya, konsumsi BBM di kota besar seperti Jakarta, Medan, dan Surabaya berpotensi turun.

Namun demikian, dampak tersebut belum tentu signifikan di daerah kecil atau wilayah 3T.

Baca juga :  Cok Ace Harap C20 Summit Suarakan Solusi Isu Kompleks Sebagai Dasar Pengambilan Kebijakan Publik 

Potensi Penyalahgunaan

Meski terlihat ideal, kebijakan ini tetap memiliki celah.

Subarsono menilai ada potensi ASN memanfaatkan WFH untuk long weekend.

“Kemungkinan ini terjadi pada ASN menengah ke atas yang menjadikan liburan sebagai kebutuhan,” jelasnya.

Sebaliknya, ASN dengan ekonomi menengah ke bawah cenderung menggunakan waktu WFH untuk mencari tambahan penghasilan.

4 Indikator Kunci Evaluasi

Agar kebijakan WFH ASN tidak gagal, pemerintah perlu melakukan evaluasi ketat.

Subarsono menyebut empat indikator utama:

  1. Capaian target kerja (kuantitas)
  2. Ketepatan waktu penyelesaian
  3. Kualitas hasil kerja
  4. Partisipasi dalam kegiatan digital

“Indikator ini menentukan apakah kebijakan WFH efektif atau tidak,” tegasnya.

Tidak Semua Pekerjaan Bisa WFH

Penting untuk dicatat, tidak semua ASN bisa bekerja dari rumah.

Baca juga :  Pagi Digoyang Pacitan, Siang Disentak Bantul, Pakar Gempa UGM: Jawa Selatan Lagi Nggak Baik-Baik Saja

Beberapa layanan tetap membutuhkan kehadiran fisik, seperti:

  • Pelayanan SIM
  • Pembuatan KTP
  • Sertifikat tanah
  • Layanan kesehatan

Karena itu, penerapan WFH harus selektif.

Pembelajaran Tetap Harus Tatap Muka

Dalam dunia pendidikan, Subarsono justru menolak sistem WFH penuh.

Ia menilai pembelajaran tatap muka lebih efektif.

“Pembelajaran luring memberi ruang improvisasi dan mencegah learning loss,” ujarnya.

Kesimpulan: WFH ASN Butuh Sistem, Bukan Sekadar Kebijakan

Kebijakan WFH ASN memang menawarkan efisiensi.

Namun, tanpa sistem yang jelas dan budaya kerja yang kuat, kebijakan ini justru berisiko menurunkan produktivitas.

Karena itu, pemerintah harus fokus pada pengawasan, evaluasi, dan disiplin kerja.