DIKSIMERDEKA.COM, BALI-Pulau Dewata kembali disorot. Data menunjukkan cakupan layanan air bersih di Bali baru 52 persen, sementara moda transportasi massal seperti kereta, LRT, dan MRT belum tersedia. Di tengah lonjakan penduduk dan wisatawan di wilayah yang relatif sempit, Komisi V DPR RI menilai penataan infrastruktur Bali masih jauh dari kata ideal.

Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menegaskan persoalan infrastruktur dan transportasi di Bali sangat kompleks. Keterbatasan jalan memicu kemacetan, sementara sistem transportasi massal belum terbangun.

“Ini masalahnya masih kompleks ya. Persoalan di Bali ini masih kompleks. Mulai dari keterbatasan jalan, macet, kemudian moda transportasi yang terbatas, kereta belum ada, LRT, MRT belum ada,” tegas Lasarus usai memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Denpasar, Bali, Kamis (12/2/2026).

Baca juga :  Koster Usulkan Sejumlah Pembangunan Infrastruktur Strategis ke Komisi V DPR RI

Sebaran judul soal air bersih 52 persen dan nihil LRT-MRT ini memperlihatkan beban Bali sebagai destinasi internasional. Dengan jumlah manusia yang membludak di pulau yang sempit, Lasarus menilai penataan transportasi harus dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi.

“Untuk tempat sebegini ramai, manusia sebegini banyak, di Pulau Bali yang sempit ini, harusnya penataan transportasinya harus kita tata lebih komprehensif. Jadi persoalan masih sangat banyak sekali,” tambah Lasarus.

Tak hanya transportasi, layanan dasar juga jadi catatan keras. Lasarus mengungkapkan masih ada sekitar 40 persen lebih warga Bali yang belum terlayani air bersih secara optimal.

“Air bersih di Bali juga masih 50 persen, 52 persen baru terlayani. Masih ada 40 sekian persen yang belum terlayani,” ujarnya.

Di sektor kepelabuhan, Komisi V mendorong pembenahan distribusi arus barang dan penumpang agar tidak menumpuk di satu titik. Jika tidak diatur, dampaknya akan memperparah kemacetan di ruas-ruas utama.

Baca juga :  Terima Kunker Parlemen Nasional Komisi E Timor Leste, Cok Ace Paparkan Pembangunan Infrastruktur Bali

“Supaya arus barang dan arus orang yang turun dari pelabuhan tidak menuju di satu titik, jika tidak akan menimbulkan kemacetan di ruas-ruas, contohnya,” ungkapnya.

Menindaklanjuti temuan tersebut, Komisi V akan membawa seluruh persoalan ke pembahasan internal dan mengagendakan rapat gabungan dengan Gubernur Bali serta mitra kerja, yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perhubungan.

“Semua ini akan kita kolaborasikan. Nanti kita bawa ke Komisi, kami akan agendakan rapat gabungan dengan Gubernur Bali dan mitra kerja Komisi V untuk mengurai bagaimana mempercepat kebutuhan mendasar infrastruktur Bali ini. Karena wajah Bali adalah wajah Indonesia,” pungkasnya.

Gubernur Bali Wayan Koster pun mengakui kebutuhan mendesak penguatan infrastruktur. Menurutnya, kondisi saat ini belum memadai untuk melayani warga domestik maupun wisatawan mancanegara.

Baca juga :  Gubernur Koster Mohon Dukungan ke Komisi V DPR-RI Terkait Renovasi Stadion Kapten I Wayan Dipta

“Karena infrastruktur yang ada sekarang itu jauh dari memadai kebutuhan layanan untuk warga domestik maupun juga terutama sekali wisatawan, baik mancanegara maupun usahawan domestik,” ujar Koster.

Ia menambahkan, Pemprov Bali telah memaparkan kebutuhan strategis mulai dari infrastruktur darat, konektivitas antar kabupaten, hingga dukungan transportasi dan logistik laut.

“Tadi kami sudah menyampaikan baik infrastruktur darat, konektivitas antar kabupaten maupun juga infrastruktur untuk mendukung transportasi angkutan logistik laut juga sudah mendapat dukungan penuh dari pimpinan dan anggota Komisi V yang hadir,” imbuhnya.

Dengan status Bali sebagai etalase Indonesia di mata dunia, sorotan Komisi V ini menjadi alarm keras: pembenahan infrastruktur tak bisa lagi ditunda.