DIKSIMERDEKA.COM, JAKARTA-Komisi V DPR RI tidak mau lagi dengar cerita sedih berulang gara-gara banjir datang diam-diam, sementara warga tak sempat menyelamatkan diri. Apalagi di daerah terpencil yang akses komunikasi dan koordinasinya masih compang-camping.

Sorotan itu muncul setelah adanya laporan jeda waktu banjir yang cukup lama dalam bencana Aceh dan Sumatra beberapa waktu lalu—namun sayangnya waktu emas itu gagal dimanfaatkan untuk evakuasi.

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menilai, persoalan utamanya bukan sekadar alam yang murka, tapi ada kelemahan fatal dalam pemanfaatan informasi cuaca dan pergerakan air. Padahal, sebelum banjir menghajar kawasan hilir, masih ada waktu berjam-jam yang mestinya bisa jadi “alarm kehidupan”.

“Kalau punya waktu sampai berjam-jam menurut saya dan (kalua) kita tidak menggunakan waktu ini untuk penyelamatan, lalai kita. Ini harus jadi bahan evaluasi, apakah nanti kita pasang Early Warning System di sana untuk memperingatkan bahwa banjir akan sampai dalam waktu sekian jam,” tegas Lasarus dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan seluruh mitra Komisi V DPR RI yang membahas penanganan pasca bencana di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (28/1/2026).

Nada yang sama juga disampaikan Wakil Ketua Komisi V DPR RI Roberth Rouw. Ia menilai, jangan tunggu alat canggih atau sistem mahal baru bergerak. Kalau soal komunikasi, yang sederhana pun bisa jadi penyelamat—asal menyentuh level desa.

Roberth mendorong penggunaan teknologi yang sudah ada di tangan masyarakat: handphone.

“Sekarang hampir seluruh Indonesia sudah bisa berkomunikasi dengan handphone. Sudah sepantasnya daerah yang dipetakan rawan bencana diberikan guidance. Kita bisa mencontoh warga di bantaran Sungai Cikeas yang memiliki grup komunikasi dan alarm sendiri. Begitu air di hulu naik, hilir sudah mendapat alarm sehingga bisa menyiapkan diri,” ujar Roberth.

Yang bikin miris, Anggota Komisi V DPR RI Irmawan membeberkan fakta pilu dari dapilnya di Aceh. Secara geografis, air dari dataran tinggi Gayo Lues perlu waktu hingga 10 jam untuk sampai ke Aceh Tamiang. Tapi apa daya—koordinasi nol besar. Warga hilir tak dapat peringatan, tak sempat bersiap.

“Di hulu sudah banjir, sudah menjerit, sudah teriak-teriak. Air dari hulu 10 jam baru sampai ke Tamiang, tapi tidak ada warning apa pun ke masyarakat. Akibatnya, warga masih tidur nyenyak pagi-pagi, tiba-tiba datang air, hanyut, dan meninggal. Nyawa manusia itu mahal, apa pun harus kita lakukan untuk menyelamatkan masyarakat kita,” pungkas Irmawan.

Komisi V DPR RI pun mendesak seluruh mitra kerja, termasuk Basarnas dan instansi terkait, untuk segera bergerak: memetakan ulang wilayah rawan bencana, memperkuat sistem koordinasi, serta membangun infrastruktur komunikasi darurat yang benar-benar nyambung dari hulu sampai hilir.

Intinya jelas: jangan sampai rakyat jadi korban lagi hanya karena sistem peringatan dini mandek dan koordinasi lelet. Karena kalau sudah ada waktu, tapi tetap tak ada aksi—kata DPR, itu namanya kelalaian.