DIKSIMERDEKA.COM, DENPASAR – Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (DPD PHRI) Bali periode 2025–2030 resmi dikukuhkan dalam sebuah acara yang dirangkaikan dengan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) I Tahun 2026, di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Jumat (23/1).

Pengukuhan ini menjadi penanda dimulainya kepengurusan baru PHRI Bali di tengah dinamika dan tantangan pariwisata yang semakin kompleks. Sektor pariwisata Bali saat ini dihadapkan pada persoalan struktural, perubahan pola wisatawan, hingga ketatnya persaingan industri akomodasi.

Ketua DPD PHRI Bali, Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati atau Cok Ace, menegaskan bahwa kepengurusan baru akan fokus memperkuat peran PHRI sebagai mitra strategis pemerintah dalam menjaga keberlanjutan pariwisata Bali.

Baca juga :  Gelar Rakerda ke-5, PHRI Bali Bahas Sejumlah Isu Strategis

“PHRI tidak hanya bicara soal hotel dan restoran, tetapi juga tentang keberlanjutan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan masa depan pariwisata Bali,” ujar Cok Ace.

Ia menekankan pentingnya konsolidasi internal organisasi serta penguatan komunikasi dengan pemerintah daerah. Menurutnya, kebijakan pariwisata ke depan harus berbasis data yang akurat dan berpihak pada industri yang taat aturan.

Baca juga :  Bali Jagadhita 2025 Dibuka, Cok Ace: Ajang Strategis Tranformasi Ekonomi Bali

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, menyampaikan bahwa tantangan pariwisata Bali tidak bisa dihadapi secara sektoral. Diperlukan kolaborasi erat antara pemerintah dan seluruh pelaku industri pariwisata.

“Era sekarang adalah era kolaborasi. Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri, begitu juga pelaku industri. Sinergi adalah kunci agar pariwisata Bali tetap berkelanjutan,” tegasnya.

Dewa Made Indra juga berharap kepengurusan baru PHRI Bali mampu menjadi jembatan komunikasi yang efektif antara industri dan pemerintah, sekaligus berkontribusi dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian budaya Bali.

Baca juga :  Okupansi Turun di Tengah Lonjakan Wisatawan, PHRI Bali Soroti Anomali Pariwisata

Rakerda I PHRI Bali Tahun 2026 yang digelar bersamaan dengan pengukuhan pengurus menjadi forum strategis untuk merumuskan program kerja lima tahun ke depan. Fokus pembahasan meliputi penguatan daya saing industri, penataan akomodasi, hingga peningkatan kualitas pelayanan pariwisata.

Dengan pengukuhan pengurus baru ini, PHRI Bali diharapkan mampu memainkan peran lebih aktif dalam menjawab tantangan pariwisata, sekaligus memastikan bahwa pertumbuhan sektor ini benar-benar memberikan dampak nyata bagi perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat Bali.