Layanan Publik Inklusif Diperkuat, Pemprov Bali Dorong Akses Ramah Disabilitas

DIKSIMERDEKA.COM, DENPASAR – Pemerintah Provinsi Bali menaruh perhatian serius pada penguatan pelayanan publik yang inklusif, khususnya dalam memastikan akses yang setara bagi penyandang disabilitas. Upaya ini difokuskan untuk menjamin kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas netra, dapat memperoleh layanan publik secara adil dan mandiri.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (P3A) Provinsi Bali terus mendorong peningkatan kualitas layanan ramah disabilitas sebagai bagian dari komitmen mewujudkan pelayanan publik yang berkeadilan. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah pemanfaatan teknologi dalam penyampaian layanan dan informasi.

Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial P3A Provinsi Bali, Ni Putu Yuni Candrayanti, mengatakan Pemprov Bali telah menyediakan berbagai akses informasi berbasis audio pada laman resmi pemerintah. Fasilitas ini dirancang untuk memudahkan penyandang disabilitas netra mengakses informasi secara mandiri.

“Kami di Pemprov Bali saat ini mengutamakan penyediaan layanan berbasis audio, termasuk pada laman resmi pemerintah. Ke depan, setelah disahkannya peraturan daerah tentang penghormatan terhadap penyandang disabilitas, kami akan mendorong seluruh pihak menyediakan layanan yang lebih inklusif,” tegas Yuni, Rabu (14/1/26).

Menurutnya, komunitas penyandang disabilitas netra di Bali menunjukkan tingkat kemandirian yang tinggi. Mereka aktif mengikuti berbagai kegiatan sosial serta memanfaatkan dukungan pemerintah untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan.

Kondisi tersebut menjadi bukti bahwa penyandang disabilitas mampu berperan aktif dalam masyarakat apabila didukung oleh lingkungan dan akses yang tepat. Selain menjalankan aktivitas organisasi, komunitas disabilitas netra juga berperan dalam sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat luas.

“Mereka sangat aktif dan mandiri dalam mengakses informasi, termasuk memanfaatkan bantuan sosial untuk meningkatkan kemandirian. Komunitas disabilitas netra juga aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat,” jelas Yuni.

Ke depan, Pemprov Bali menargetkan pengembangan layanan inklusif yang lebih komprehensif. Selain layanan berbasis audio, penyediaan akses informasi menggunakan huruf Braille juga akan diperluas untuk menjangkau lebih banyak kebutuhan penyandang disabilitas.

Yuni berharap seluruh perangkat daerah dan masyarakat Bali dapat bersama-sama membangun lingkungan yang berempati dan inklusif. Dengan demikian, penyandang disabilitas tidak lagi terhambat oleh keterbatasan akses dalam memperoleh pelayanan publik.