PP STN Temui Kementan, Bahas Hilirisasi Pertanian hingga Program Brigade Pangan

DIKSIMERDEKA.COM, JAKARTA – Pimpinan Pusat Serikat Tani Nelayan (PP STN) melakukan audiensi dengan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia pada Senin (22/6/2026). Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu strategis, mulai dari hilirisasi pertanian hingga penguatan program Brigade Pangan.

Audiensi dipimpin langsung oleh Ketua Umum PP STN Ahmad Rifai, Deputi Bidang Politik PP STN Samsudin Saman, dan Deputi Bidang Tani PP STN Rinaldi. Dari pihak Kementerian Pertanian, rombongan diterima oleh Direktur Aneka Kacang dan Umbi, Dr. Ir. Dyah Susilokarti.

Ketua Umum PP STN Ahmad Rifai mengatakan diskusi awalnya berangkat dari pengalaman organisasi dalam menangani praktik-praktik pertanian di sejumlah wilayah konflik agraria. Namun pembahasan berkembang lebih luas hingga menyentuh program Brigade Pangan yang tengah dijalankan pemerintah.

“Perbincangan awalnya seputar praktik lapangan yang telah kami kerjakan di beberapa wilayah konflik agraria. Lalu berkembang panjang hingga membahas Brigade Pangan. Meski program itu berada di bawah direktorat lain, Bu Dyah juga merupakan Koordinator Wilayah Brigade Pangan di Nusa Tenggara Barat, sehingga banyak masukan yang bisa kami diskusikan,” ujar Rifai.

Dalam pertemuan tersebut, PP STN juga diberikan ruang untuk memaparkan sejumlah pandangan terkait persoalan pertanian nasional, termasuk tantangan produksi dan pembangunan sumber daya manusia di sektor pertanian.

Deputi Bidang Tani PP STN, Rinaldi, menyebut program Brigade Pangan menjadi salah satu jawaban atas persoalan regenerasi petani dan kebutuhan penguatan sektor pertanian berbasis kolektif.

Menurut dia, persoalan mendasar petani saat ini masih berkutat pada akses lahan, teknologi murah dan modern, serta lemahnya kesadaran membangun pertanian kolektif.

“Brigade Pangan mendorong konsep pertanian kolektif yang sejatinya merupakan akar kebiasaan masyarakat Indonesia. Program ini tidak hanya bicara soal akses lahan, tetapi juga teknologi, modal, hingga distribusi hasil panen,” kata Rinaldi.

Dalam kesempatan itu, PP STN juga menawarkan diri menjadi Social Agribusiness Operator (SAO), sebuah konsep yang diposisikan sebagai penghubung rantai nilai pangan dari hulu hingga hilir.

Rinaldi menegaskan STN tidak ingin hanya menjadi penerima bantuan pasif, tetapi berperan sebagai integrator yang memastikan kebijakan pembangunan pertanian berjalan efektif dan terukur.

“Kehadiran SAO bertujuan memastikan setiap kebijakan pembangunan pertanian dieksekusi dengan standar operasional yang ketat, sehingga efektivitas kebijakan nasional bisa diukur secara nyata,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Aneka Kacang dan Umbi Kementan, Dyah Susilokarti, menyampaikan bahwa program Brigade Pangan memang berada di bawah pengampuan direktorat lain. Meski demikian, ia memastikan seluruh masukan yang disampaikan PP STN akan diteruskan kepada pihak terkait.

Dyah juga membuka peluang agar STN dapat terlibat dalam forum-forum pembahasan Brigade Pangan di masa mendatang.

“Jika nanti ada pertemuan khusus dengan Brigade Pangan atau pembahasan terkait program itu, STN bisa ikut serta untuk menyampaikan gagasan dan pandangannya secara langsung,” kata Dyah.

PP STN menilai gagasan menjadi Social Agribusiness Operator dapat menjadi solusi inovatif untuk mengatasi kebuntuan pembangunan pertanian yang selama ini cenderung bersifat top-down, dengan menggabungkan efisiensi operator profesional dan kekuatan basis sosial masyarakat sipil.

Reporter: Agus Pebriana