32 Ribu Rumah Layak Huni: Koster Minta Dukungan Pusat untuk Bali

DIKSIMERDEKA.COM, DENPASAR, BALI – Gubernur Bali Wayan Koster optimis kebutuhan mendesak pembangunan 32 ribu rumah layak huni di Pulau Dewata dapat dipenuhi dalam lima tahun kedepan dengan dukungan pemerintah pusat melalui Kredit Program Perumahan (KPP).

Hal itu disampaikan Koster saat membuka Sosialisasi Percepatan Penyaluran KPP dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan Sarana Multigriya Finansial (SMF) serta Permodalan Nasional Madani (PNM) di Auditorium Universitas Udayana, Jimbaran, Senin (24/11/2025).

Koster menjelaskan, kebutuhan 32 ribu rumah tersebut merupakan tanggung jawab lintas pemerintah, baik pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. “Di Bali, porsi terbesar ada pada kabupaten/kota, sekitar 22 ribu unit,” ujarnya.

Ia meminta pemerintah pusat memberikan alokasi anggaran lebih besar bagi Bali pada 2026 agar percepatan bisa terwujud. Dengan kolaborasi yang solid, Koster optimistis Bali akan terbebas dari rumah tidak layak huni dalam lima tahun ke depan.

“Mohon bantuannya agar pagu 2026 ditambah, bersinergi dengan provinsi dan kabupaten/kota,” harapnya.

Dalam sambutannya, Koster juga mengapresiasi program nasional tiga juta rumah yang dicanangkan Presiden RI Prabowo Subianto masing-masing satu juta di kawasan perkotaan, pedesaan, dan pesisir.

“Program ini akan sangat membantu masyarakat karena menjangkau tiga kawasan sekaligus,” katanya.

Meski Bali memiliki kebutuhan relatif lebih kecil dibanding daerah lain, Koster tetap meminta perhatian khusus agar penyelesaian permukiman dapat dipercepat.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI, Maruarar Sirait, menanggapi positif usulan Koster. Ia memastikan pemerintah pusat siap mempercepat perbaikan rumah tak layak huni serta penataan kawasan kumuh di Bali.

“Masih ada rumah tidak layak huni dan kawasan kumuh di Bali, dan akan kita perbaiki bertahap. Jika Denpasar butuh 100 unit, tahun depan langsung kita alokasikan anggarannya,” ujarnya.

Maruarar menegaskan keseriusan Presiden Prabowo dalam program penyediaan rumah layak huni. Hal itu tercermin dari lonjakan signifikan anggaran renovasi rumah rakyat.

“Tahun ini 45 ribu rumah, tahun depan naik delapan kali lipat menjadi 400 ribu rumah. Ini bukti program Presiden Prabowo sangat pro rakyat,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari menekankan pentingnya skema pembiayaan pemerintah agar masyarakat terhindar dari jeratan rentenir.

“Kita ingin rakyat Bali memiliki rumah dengan skema pemerintah. Mari sukseskan program ini dan pastikan KUR Perumahan tepat sasaran,” pungkasnya.