Koster Ajak Stakeholder Wujudkan Pariwisata Bali Berbasis Budaya dan Bermartabat

DIKSIMERDEKA.COM, DENPASAR, BALI – Gubernur Bali Wayan Koster, didampingi Wakil Gubernur I Nyoman Giri Prasta, mengajak seluruh pemangku kepentingan pariwisata untuk bersama-sama mewujudkan pariwisata berbasis budaya, berkualitas, dan bermartabat. Ajakan itu disampaikan dalam pertemuan di Gedung Ksirarnawa, Taman Budaya Art Center Denpasar, Kamis (30/10/2025), yang turut dihadiri Ketua PHRI Bali Prof. Tjok Oka Sukawati dan para pelaku pariwisata se-Bali.

Dalam arahannya, Gubernur Koster menegaskan bahwa pengembangan pariwisata Bali harus sejalan dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana, serta Haluan Pembangunan Bali Masa Depan 100 Tahun Bali Era Baru 2025–2125. Implementasinya diwujudkan dengan memperkokoh kebudayaan Bali melalui penggunaan aksara Bali, busana adat, penguatan desa adat, serta pemajuan kebudayaan daerah.

Selain aspek budaya, Koster juga menekankan pentingnya pembangunan destinasi wisata baru, infrastruktur, dan tata kelola pariwisata berkualitas. Ia menyebutkan, saat ini Pemprov Bali tengah menyiapkan rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Kelola Pariwisata Berkualitas serta mendorong sinergi lintas sektor untuk mengoptimalkan Pungutan Wisatawan Asing (PWA) demi mendukung pembangunan berkelanjutan.

“Pembangunan destinasi baru meliputi kawasan Turyapada Tower KBS 6.0 Kerthi Bali di Buleleng dan Pusat Kebudayaan Bali di Klungkung. Sementara untuk infrastruktur strategis tahun 2026, direncanakan restorasi Parahyangan Pura Agung Besakih di Karangasem, pembangunan gedung parkir Pura Ulun Danu Batur di Bangli, serta jalan shuttle dari Gedung Parkir Sanur menuju Pelabuhan Sanur, hingga pembangunan underpass baru di Jimbaran, Badung,” ujar Koster.

Menurutnya, pembangunan tersebut penting dilakukan secara gotong royong dan berlandaskan spirit kebersamaan, karena pariwisata Bali tidak hanya memberi manfaat ekonomi, tetapi juga menimbulkan tantangan terhadap alam, manusia, dan kebudayaan. “Kita menghadapi alih fungsi lahan sawah, peningkatan volume sampah, keterbatasan air bersih, kemacetan, dan kesenjangan ekonomi di luar wilayah Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan,” jelasnya.

Koster juga menyoroti persoalan lain seperti kapasitas infrastruktur dan transportasi publik yang belum memadai, praktik pembelian aset dengan nama masyarakat lokal, kasus narkoba, munculnya komunitas asing eksklusif, hingga penodaan tempat suci yang semakin sering terjadi. Ia berharap seluruh pemangku pariwisata memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk menjaga kesucian, kelestarian, dan keharmonisan Bali.