DIKSIMERDEKA.COM, DENPASAR, BALI – Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mendukung langkah Gubernur Bali Wayan Koster untuk membuka ruang kerjasama dengan pihak lain dalam mengelola pungutan wisatawan mancanegara (wisman) yang datang ke Bali.

Hal itu disampaikan Fraksi PDIP dalam Rapat Paripurna DPRD Bali, Selasa (08/04/2025).

Juru bicara PDIP, I Nyoman Suwirta mengatakan partainya sependapat dengan usulan format penambahan kerjasama pungutan dengan pihak lain dalam revisi Perda No 6 Tahun 2023 tentang Pungutan Bagi Wisatawan Asing.

Baca juga :  Optimalkan Pungutan Wisatawan Asing, Gubernur Bali dan GIPI Teken Kesepakatan

Penambahan ini kata Suwirta, dalam rangka optimalisasi dan efektivitas teknis pelaksanaan pungutan di lapangan. Sebelumnya sejak diterapkan pada 14 Februari 2024, efektifitas pungutan di lapangan menemui berbagai kendala.

Hal ini dapat dilihat dari jumlah kunjungan wisatawan asing ke Bali pada tahun 2024 mencatat 6.333.360 wisatawan, namun baru 2.121.388 wisatawan atau 33,5 % yang membayar.

Baca juga :  Dispar Bali Rencana Pakai ASG untuk Maksimalkan Pungutan Wisman

Adapun untuk memberikan kepastian hukum dan menghindari keraguan-raguan pelaksanan, PDIP meminta pemerintah perlu mengatur lebih lanjut kriteria dan syarat perseorangan bagi pihak lain yang ingin bekerjasama.

“Sehingga perihal pengawasan ke depan dapat dilakukan secara lebih komperhensif,” terangnya.

Sebelumnya, dihadapan DPRD Bali, Gubernur Bali Wayan Koster mengungkapkan keinginanya untuk revisi Perda 6 Tahun 2023 tentang Pungutan Wisatawan Asing.

Baca juga :  Bulan Bung Karno, DPR PDIP Bali Bagi Sembako di Desa Adat Sading

Adapun revisi bertujuan untuk mengoptimalkan pelaksanaan pungutan sebagai sumber pendanaan peningkatan kualitas pariwisata, perlindungan kebudayaan dan alam Bali.

Dalam revisi tersebut, Koster membuka ruang bagi pemerintah Provinsi Bali bekerjasama dengan pihak lain dengan imbal jasa 3% dari besaran dan jumlah transaksi pungutan wisatawan asing.

Editor: Agus Pebriana