Tutup Akhir Tahun, KMHDI Launching Buku ‘Catatan Kritis KMHDI di Tahun Pemilu’

DIKSIMERDEKA.COM,JAKARTA – Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) resmi melaunching buku bertajuk ‘Catatan Kritis KMHDI di Tahun Pemilu’ pada 30 Desember 2024. Buku yang ditulis oleh 25 kader KMHDI seluruh Indonesia ini, tidak hanya memotret peristiwa Pemilu 2024, namun juga memberikan masukan dalam rangka perbaikan sistem pemilu dan Demokrasi Indonesia.

Ketua Departemen Kajian dan Isu sekaligus editor buku tersebut, I Wayan Agus Pebriana mengatakan buku ini hadir untuk menyoroti peristiwa politik Pemilu yang telah dilakukan oleh bangsa Indonesia di tahun 2024.

Agus mengatakan kendatipun secara teknis prosedural Pemilu berjalan dengan baik, namun harus diakui masih ada beberapa luka yang harus disembuhkan untuk meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia.

Dalam koridor tersebutlah, buku ini hadir untuk memberikan kacamata dan sumbangsih pemikiran guna perbaikan sistem politik Pemilu Indonesia. Agus menjelaskan terdapat beberapa peristiwa dalam Pemilu yang disorot dalam buku ini salah satunya adalah drama di Mahkamah Konstitusi.

“Beberapa tulisan dalam buku ini menyoroti tentang drama di Mahkamah Konstitusi kemarin. Di samping itu juga tentang pendidikan politik bagi masyarakat dan pengaruh media dalam Pemilu,” terang Agus.

Agus mengungkapkan sebagai sebuah sistem, demokrasi saat ini tengah mendapatkan keraguan, terutama dalam soal relasinya terhadap kesejahteraan sosial. Agus mengatakan kepercayaan terhadap demokrasi mulai luntur lantaran tidak bisa menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Salah satunya kata Agus, karena demokrasi saat ini telah dibajak oligarki. Biaya politik mahal yang dikeluarkan oleh politisi untuk berkontestasi dalam ruang demokrasi membuat mereka membutuhkan oligark untuk membiayai politik.

“Namun bantuan dari oligark berupa modal ini, nantinya akan dikembalikan oleh politisi melalui kebijakan-kebijakan yang menguntungkan oligark. Dalam kondisi ini maka rakyat yang hanya dirugikan. Sehingga timbul pertanyaan bahwa demokrasi tidak membawa perubahan berarti bagi rakyat,” terangnya.

Untuk itu, menurut Agus perlu ada perbaikan dalam sistem demokrasi dan Pemilu Indonesia agar demokrasi betul-betul menghadirkan kesejahteraan, bukan malah menguatkan dinasti keluarga atau menguatkan oligarki tertentu.

Editor: Agus Pebriana