Bawaslu Bali: Sumbangan Tanpa Ajakan Memilih Bukan Pelanggaran

DIKSIMERDEKA.COM, DENPASAR, BALI – Dalam menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bali 2024, isu politik uang sering menjadi perhatian. Menanggapi hal ini, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bali memberikan penjelasan terkait pemberian bantuan sosial oleh calon kepala daerah (paslon), yang tidak selalu dianggap sebagai pelanggaran.

I Wayan Wirka, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Bali, menjelaskan bahwa pemberian sumbangan oleh paslon kepada masyarakat dalam acara adat atau keagamaan tidak otomatis dianggap pelanggaran.

“Kami perlu melihat konteks pemberiannya, apakah itu bagian dari kampanye atau hanya sebagai aksi sosial. Jika ada ajakan untuk memilih, baru bisa dikategorikan sebagai pelanggaran politik uang,” ujar Wirka dalam wawancara dengan wartawan pada Minggu (13/10/2024).

Bawaslu menekankan bahwa sumbangan yang diberikan dalam kegiatan sosial atau keagamaan, selama tidak disertai ajakan untuk memilih calon tertentu, tidak akan dikenakan sanksi. Hal ini penting untuk menjaga keseimbangan antara pengawasan ketat terhadap pelanggaran pemilu dan kesempatan untuk menjalankan kegiatan sosial yang tidak terkait dengan agenda politik.

Wirka juga menjelaskan bahwa dalam memutuskan apakah suatu sumbangan melanggar atau tidak, Bawaslu akan memperhatikan apakah pemberian tersebut disertai dengan narasi politik atau sekadar tindakan sosial.

Sumbangan untuk tempat ibadah, seperti pura, masjid, atau gereja, selama tidak ada ajakan memilih, tidak dianggap sebagai pelanggaran.

Ia menegaskan bahwa Bawaslu hanya akan menindaklanjuti kasus jika ada bukti konkret bahwa sumbangan tersebut disertai ajakan politik. Menurut Wirka, inti perbedaan antara sumbangan sosial dan politik uang adalah adanya ajakan untuk memilih. Jika ada pernyataan atau materi kampanye yang mendukung calon tertentu bersamaan dengan pemberian sumbangan, meski di luar waktu kampanye, tindakan tersebut bisa dianggap sebagai pelanggaran.

Wirka juga mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada terhadap kemungkinan politisasi dalam kegiatan sosial. Jika sumbangan disertai dengan pesan politik atau ajakan memilih, meskipun tidak dilakukan dalam kampanye resmi, hal itu dapat dikenakan sanksi sebagai tindak pidana pemilu.