DIKSIMERDEKA.COM, DENPASAR, BALI – Penjabat Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya mengatakan Pemilu merupakan pesta rakyat sebagai perwujudan dari hak demokrasi rakyat. Untuk itu, perbedaan pandangan dan pilihan dalam demokrasi adalah hal biasa.

Hal tersebut disampaikan Sang Made saat menghadiri penyerahan berita acara pinjam pakai Gedung Graha Pemilu Alaya Giri Nata dari Bupati Badung kepada KPU dan Bawaslu Kabupaten Badung, Kamis (11/1/2023).

“Semua pada dasarnya pasti bertujuan untuk keberlanjutan dan kemajuan pembangunan termasuk peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat,” jelasnya.

Baca juga :  Gerindra Bali Target Satu Kursi DPR-RI Pada Pemilu 2024

Lebih lanjut ia mengatakan adanya riak-riak dan peningkatan suhu politik pada pelaksanaan pemilu merupakan hal biasa, namun tetap harus dapat terkontrol sesuai dengan batasan toleransinya.

Disisi lain ia menilai kesuksesan pelaksanaan pemilu dipengaruhi oleh empat faktor utama yaitu penyelenggara pemilu (KPU dan BAWASLU), peserta pemilu (partai politik, para paslon dan calon legislatif), pemilih (masyarakat) dan stakeholder lain.

“Misalnya seperti pemerintah pusat dan daerah, kepolisian, TNI, ASN dan aparat lainnya. Keempat faktor ini menurutnya memiliki perannya masing-masing serta saling melengkapi,” terangnya.

Baca juga :  Tiba di Denpasar, Kirab Pemilu Jadi Ajang Sosialisasi Kepada Pemilih

Terkait fasilitasi gedung KPU dan BAWASLU Kabupaten Badung oleh Pemerintah Kabupaten Badung, Mahendra Jaya menilai hal tersebut sangat baik. Terlebih dengan posisi gedung yang tidak hanya berdekatan namun berada di dalam satu atap, ia berharap dapat memacu semangat anggota KPU dan BAWASLU beserta staf dan perangkat pendukung lainnya untuk bekerja dengan baik, profesional dan berintegritas.

“Selain itu, karena sudah satu atap akan memudahkan komunikasi dan koordinasi antar penyelenggara,” katanya.

Baca juga :  Pj Gubernur Bali: Percepat Penurunan Stunting dan HIV/AIDS

Sementara itu, Ketua BAWASLU RI, Rahmad Bagja dan Ketua KPU RI, Hasyim Asy’ari sepakat bahwa dalam ragam pelaksanaan Pemilu 2024 beban yang paling berat adalah di Kabupaten/Kota.

Hasyim Asy’ari bahkan menyampaikan bahwa belum selesai penyelenggaraan pemilu 2024 di tingkat nasional, KPU Kabupaten/Kota telah mulai bekerja mempersiapkan pilkada yang rencananya akan dilaksanakan pada September atau November 2024 mendatang.

Editor: Agus Pebriana