DIKSIMERDEKA.COM, DENPASAR, BALI – Penjabat (Pj) Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya mengajak seluruh elemen masyarakat berkolaborasi mencegah Tindak Pidana Penculikan Orang (TPPO) saat menghadiri Regional Conference the Simultaneous Movement for Combating Human Trafficking in ASEAN Countries Region, Selasa (07/11/2023).

Berdasarkan data Bareskrim POLRI sampai dengan periode Oktober 2023, sudah terdapat 872 laporan TPPO di Indonesia. Dari total laporan itu, 32 laporan terjadi di Bali.

Mahendra Jaya menjelaskan terjadinya TPPO umumnya terkait dengan masalah ekonomi seperti kemiskinan, gaya hidup hedon, ingin cepat dapat uang serta kurangnya kesadaran karena tidak tahu bahaya bekerja diluar negeri melalui agen yang tidak berbadan hukum termasuk juga bahaya bekerja di tempat hiburan malam dimana korban terbanyaknya adalah kelompok rentan yaitu perempuan dan anak-anak.

Baca juga :  Denpasar Harap Pengelolaan Pelabuhan Sanur Diserahkan Usai Masa Pemeliharaan

“Berdasarkan pengalaman lapangan, modus operandi TPPO diantaranya dengan melakukan ancaman kekerasan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan terhadap posisi rentan, penjeratan hutang dan memberi bayaran atas manfaat sehingga memperoleh persetujuan,” jelas Mahendra.

Baca juga :  Pj Gubernur Bali Dilantik Jadi Irjen Kemendagri Jelang Berakhirnya Masa Tugas

Oleh karena itu, menurutnya untuk mengoptimalkan penanganan TPPO diperlukan keterlibatan seluruh unsur, tidak hanya pemerintah dan penegak hukum namun juga masyarakat, dunia usaha, media hingga pemangku kepentingan lainnya. Ia menyampaikan penanganan kasus TPPO harus dilakukan secara komprehensif dari hulu ke hilir melalui upaya preventif, penegakan hukum dan rehabilitasi.

“Semoga hasil konferensi ini dapat meningkatkan kinerja dan komitmen kita bersama dalam pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di ASEAN,” jelasnya.

Baca juga :  Pj Gubernur Bali Tegaskan Komitmen Bersikap Netral di Pemilu 2024

Di sisi lain Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi dalam sambutan virtualnya menyampaikan bahwa Indonesia terus bekerjasama dengan negara ASEAN lainnya dalam upaya penanganan tindak pidana perdagangan orang khususnya dalam kejahatan TPPO transnasional yang memerlukan Kerjasama antar negara.

Sementara itu, Menteri PPPA, Bintang Puspayoga menyampaikan bahwa pemerintah berkomitmen untuk melindungi wanita dan anak-anak yang merupakan kelompok paling rentan sebagai korban TPPO.

Editor: Agus Pebriana