DIKSIMERDEKA.COM, DENPASAR, BALI – Ketua TP PPK Putri Suastini Koster menyampaikan sistem perekonomian adat Bali dapat menjadi solusi atas kemiskinan, ketimpangan, pengangguran, dan marginalisasi yang terjadi di Bali. Hal ini karena sistem perekonomian adat Bali disamping bertujuan untuk menguatkan desa adat secara ekonomi, juga memungkinankan penguatan pada aspek-aspek lainnya.

“Sistem perekonomian adat Bali merupakan solusi yang terstruktur, sistematis dan berkelanjutan atas masalah ketidak-adilan, ketimpangan, kemiskinan, pengangguran, dan marginalisasi yang terjadi di Bali,” jelas Putri Koster dalam acara “Perempuan Bali Bicara”, di Studio Bali TV, Selasa (27/06/2023).

Menurut Putri Koster sistem perekonomian adat Bali juga merupakan bagian dari Ekonomi Kerthi Bali yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan krama Bali pada khususnya dan masyarakat Bali pada umumnya.

Baca juga :  Dari Telajakan, Gerakan Kulkul PKK Teguhkan Kesadaran Kolektif Jaga Bali

Sehingga keberhasilanya membutuhkan dukungan yang sungguh-sungguh dari berbagai pihak terutama Prajuru Desa Adat, Krama Desa Adat secara keseluruhan dan Pemerintah Daerah Provinsi Bali maupun Pemerintah Daeran Kabupaten/Kota di seluruh Bali.

“Perekonomian adat Bali melalui misinya menciptakan manfaat kolektif untuk memenuhi kebutuhan lahir-bathin (sekala-niskala), individual dan kolektif, diharapkan mampu menjadi potensi dan peluang yang bagus melalui pengelolaan usaha secara kolektif atas potensi dan peluang ekonomi di desa adat,”terangnya.

Koordinator Kelompok Ahli Pembangunan Pemerintah Provinsi Bali, Prof I Made Damriyasa menjelaskan perekonomian desa adat dalam mewujudkan perekonomian dapat dilakukan melalui dua konsep dan peta ekonomi Bali, yakni melalui sektor pertanian, industri, UMKM, kelautan dan perikanan, dan pariwisata.

Baca juga :  Putri Koster Dorong UMKM Bali Tumbuh Berkelanjutan Berbasis Nilai Kejujuran

Selain itu tambah Damriyasa, dapat juga dilakukan solusi level micro-governance tatakelola entitas usaha di masing-masing desa adat dan LPD di sektor Keuangan dan BUPDA di sektor riil.

Untuk solusi level meso-governance, tatakelola industri – LPD Induk, Bali Distribution Center (BDC), Lembaga Penyangga Likuiditas Darurat (LPDP-LPD), Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS-LPD), Lembaga Penjaminan Pinjaman (LPP-LPD), BKS-LPD.

“Serta solusi level macro-governance Tatakelola Sistem Perekonomian Adat Bali (SPAB) secara keseluruhan – Lembaga Otoritas Perekonomian Adat Bali (SAKA Bali),” terangnya.

Baca juga :  Putri Koster Ajak Warga Buleleng Kelola Sampah dari Sumber Lewat Aksi Sosial TP PKK Bali

Sementara salah satu anggota Kelompok Ahli Pembanguan Provinsi Bali Bidang Perekonomian, Kerjasama dan Investasi, DR. I Gede Made Sadguna mengatakan bahwa sistem perekonomian adat Bali merupakan solusi yang terstruktur, sistematis dan berkelanjutan atas masalah ketidak-adilan, ketimpangan, kemiskinan, pengangguran, dan marginalisasi yang terjadi di Bali.

“Misalnya saat ini desa adat dengan LPD-nya berdiri dan ada untuk memperkuat desa adat di segala bidang. Karena desa adat memiliki wilayah, krama dan tata pemerintahan yang didasari oleh nilai adat, agama dan budaya. Sehingga untuk mensukseskan agenda tersebut, diperlukan dukungan dan partisipasi prajuru serta krama desa adat”, ungkapnya.