DIKSIMERDEKA.COM, DENPASAR, BALI – Usai penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi G20, Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Bali akan kembali melakukan evaluasi administrasi, audit dan pengecekan bersama (razia gabungan) seluruh pelaku aplikator dan perusahaan angkutan sewa khusus (ASK).

Dari hasil evaluasi, Dishub akan merekomendasikan tindakan tegas  kepada seluruh pelaku aplikator dan perusahaan angkutan yang melanggar peraturan perundang-undangan.

Hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan RI, PM Nomor 118 Tahun 2018 yang telah diubah dengan PM Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus.

Dan, Peraturan Gubernur Bali Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Layanan Angkutan Sewa Khusus Berbasis Aplikasi di Provinsi Bali.

Baca juga :  Angkutan Sewa Khusus Kendaraan Luar Bali, Kadishub: Itu Ilegal !

Berdasarkan peraturan tersebut, Pemerintah Daerah melalui seluruh jajaran Perhubungan di daerah mempunyai kewajiban untuk melakukan pengaturan keselamatan, keamanan, kenyamanan, kesetaraan, keterjangkauan, dan keteraturan atas penyelenggaraan angkutan.

“Berdasarkan data Dinas Perhubungan Provinsi Bali, per tanggal 16 November 2022 terdapat 10.289 unit kendaraan yang telah memiliki izin operasional ASK dan terverifikasi dalam sistem Online Single Submission (OSS),” kata Kadishub Provinsi Bali, IGW Samsi Gunarta, Sabtu (19/11/2022).

Untuk aplikator ASK, dikatakan saat ini, di Bali ada 9 aplikator yang beroperasi secara resmi dan bermitra dengan 65 perusahaan angkutan, yang terdiri atas 18 PT dan 47 koperasi angkutan. 

Baca juga :  Angkutan Sewa Khusus Kendaraan Luar Bali, Kadishub: Itu Ilegal !

Sembilan aplikator tersebut yakni Grab, Gojek (Gocar), Jayamahe Easy Ride, Blue Bird, Ray Car, MAXIM, DRAIV, Bali Cab, dan AirAsia Ride yang merupakan suatu aplikator baru.

“Seluruh aplikator memiliki tanggung jawab penuh terhadap aktivitas mitra, termasuk memastikan kendaraan dan pengemudi yang beroperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta dapat memberikan kenyamanan dan keamanan terhadap konsumennya,” ujarnya. 

Terhadap penyelenggaraan angkutan umum termasuk operasional kendaraan angkutan online, lanjutnya, terdapat 3 pilar yang memiliki tanggung jawab pengaturan, pelaksanaan, dan pengawasan, yaitu, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Perusahaan (Swasta), dan masyarakat.

Baca juga :  Angkutan Sewa Khusus Kendaraan Luar Bali, Kadishub: Itu Ilegal !

“Dalam pengawasan penyelenggaraan angkutan online di Bali oleh masyarakat, kami sangat berterimakasih dan berharap ini dapat memberikan semangat bagi kami untuk semakin meningkatkan pengawasan dan pengendalian,” ucapnya.

“Serta bagi pihak operator untuk menjadi lebih bersemangat melakukan pembinaan, kontrol kualitas, dan penertiban operasi seluruh angkutan yang dioperasionalkan,” imbuhnya.

Samsi juga mengatakan bahwa sejak awal tahun ini hingga saat ini, seluruh jajaran Perhubungan telah bekerja keras untuk melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap operasional kendaraan online. Seiring mulai menggeliatnya ekonomi Bali, pergerakan transportasi sewa (online) juga mengalami peningkatan.