DIKSIMERDEKA.COM, DENPASAR, BALI – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali resmi menahan tersangka AA, mantan Ketua Lembaga Perkreditan (LPD) Sangeh, Desa Adat Sangeh, Desa Sangeh, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung. Tersangka ditahan usai dilakukan pemeriksaan pada, Senin (14/11/2022).

“Tersangka AA hadir dalam keadaan sehat dan diperiksa oleh penyidik Kejati Bali dari pukul 09.00 sampai 12.00 Wita dimana penyidik mengajukan 15 pertanyaan,” kata Kasi Penerangan Hukum Kejati Bali, A. Luga Harlianto.

Adapun pertanyaan yang ditanyakan oleh penyidik, kata Luga, seputar harta benda atau aset milik tersangka.

Baca juga :  Kejati Bali Geledah Rumah Tersangka Korupsi LPD Sangeh

“Penyidik menanyakan terkait aset-aset yang dimiliki oleh tersangka berupa tanah maupun kendaraan bermotor termasuk dari hasil penelusuran aset yang dilakukan penyidik,” ujar Luga. 

Penyidik Kejati Bali setelah selesai melakukan pemeriksaan terhadap tersangka kemudian melakukan penahanan selama 20 hari ke depan dengan dititipkan di Rutan Kerobokan. 

Sebelumnya telah dilakukan juga pemeriksaan kesehatan dan tes Antigen terhadap tersangka AA oleh dokter pada Klinik Pratama Kejati Bali dengan hasil negatif Covid-19.

Selanjutnya Penyidik akan meminta keterangan ahli sehubungan dengan hasil audit penghitungan kerugian negara dari Inspektorat Kabupaten Badung dimana dari hasil penghitungan kerugian negara, ditemukan kerugian negara dalam hal ini LPD Sangeh yaitu Rp 56.7 miliar.

Baca juga :  LPD Ranah Hukum Adat, Kejaksaan Diimbau Hati-hati Tangani Aduan

“Setelah penahanan ini penyidik akan meminta keterangan ahli untuk kemudian merampungkan berkas perkara. Setelah Berkas perkara selesai, nantinya Penyidik akan melimpahkan berkas Perkara ke Jaksa Penuntut Umum,” terangnya.

Tersangka AA selama kurun waktu 2016 hingga 2020 diduga melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana pasal sangkaan yaitu, Primair : Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Baca juga :  MDA Harap Kejaksaan Bisa Hormati Hukum Adat Terkait LPD

Subsidiair: Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Atau, Kedua : Pasal 9 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.