DIKSIMERDEKA.COM, DENPASAR, BALI – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) mendakwa mantan Ketua Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Gulingan, Kabupaten Badung melakukan tindak pidana korupsi dengan kerugian negara mencapai Rp 30,9 miliar.

Surat dakwaan tersebut dibacakan oleh JPU dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Denpasar, Selasa (09/07/2024).

Dalam dakwaanya JPU mendakwa terdakwa bersama sama dengan Alm. I Nyoman Dhani selaku Ketua Badan Pengawas LPD Desa Adat Gulingan telah melakukan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18
Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan diperbaharui dengan
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Baca juga :  Auditor SPI Unud Diperiksa, Sejumlah Kejanggalan Proses Audit Terbuka

Kemudian, Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Subsidiair: Pasal 3 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan

Baca juga :  Terkuak, Ketut Riana Sudah Ditarget Sejak Siang Hari

Lalu, Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP atau Kedua Pasal 8 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Baca juga :  Diduga Peras Investor, Bendesa Berawa Jalani Sidang Perdana Hari ini

Adapun terhadap dakwaan yang dibacakan oleh JPU, Terdakwa dan Penasihat Hukum menyampaikan akan mengajukan keberatan/eksepsi sehingga sidang ditunda dan dilanjutkan pada hari Jumat (19/07/2024) dengan agenda mendengarkan keberatan/eksepsi dari Terdakwa dan Penasihat Hukum.

Editor: Agus Pebriana