DIKSIMERDEKA.COM, DENPASAR, BALI – Dalam rangka mengendalikan inflasi yang diakibatkan oleh kondisi global ditambah kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali tengah melakukan dua upaya penanganan. Tidak hanya meningkatkan produksi komoditas penyumbang inflasi, tapi juga melakukan intervensi pasar.

Hal ini diungkapkan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Bali, I Dewa Made Indra, saat ditemui usai Rapat Paripurna ke-35 DPRD Provinsi Bali tentang Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda tentang APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023, bertempat di Kantor DPRD Bali, Senin (03/10). 

Dewa Made Indra menjelaskan, inflasi merupakan fenomena Internasional dan nasional yang disebabkan oleh dampak kondisi ekonomi global. Menurutnya negara-negara lain juga mengalami Inflasi, termasuk Indonesia dan Bali. 

Baca juga :  Komitmen Terapkan Kebijakan Ramah Lingkungan, Bali Dapat Hibah Bus Listrik dari Korsel

Untuk itu, dalam rangka mengendalikan inflasi, khususnya Provinsi Bali, Dewa Made Indra menjelaskan Pemerintah Provinsi Bali tengah melakukan dua upaya yaitu pertama dengan cara meningkatkan produksi komoditas penyumbang inflasi seperti cabai, bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai rawit, dan telur ayam ras.

“Ini sudah didorong oleh Gubernur agar semuanya meningkatkan produksi. Per data kemarin, komoditas pemicu inflasi sudah turun bahkan sudah mengalami deflasi. Tapi sekarang sudah ada komoditas baru pemicu inflasi yaitu BBM, sabun detergent, rokok, dan juga beras,” terang Dewa Made Indra.

Baca juga :  Jaga Kenyamanan Warga, Pemprov Bali Turut Berperan Aktif Amankan Nataru

Terkait beras, menurutnya, sejauh ini sudah bisa dikendalikan. Hal ini melalui perintah  Gubernur Bali kepada kabupaten-kabupaten sentra  beras untuk mengecek kembali produksi beras, apakah kenaikan harga dipicu oleh produksi atau distribusi. 

“Kabupaten Buleleng yang mengalami pergerakan naik harga beras. Sudah di cek langsung oleh Bupati, dan itu sudah bisa diatasi. Jadi tidak semuanya karena faktor produksi,” terang Dewa Made Indra.

Sementara upaya kedua, yakni melakukan intervensi pasar dengan cara menggunakan instrumen APBD untuk menekan harga agar tidak bergejolak naik. Hal ini dilakukan dengan memberikan bantuan transport kepada Perusahaan Daerah yang menghandle komoditi-komoditi penyumbang inflasi.

Baca juga :  Wagub Bali Tekankan Standar Pariwisata dan Transparansi Pajak Daerah

“Jadi Perusda misalkan di Denpasar diberikan bantuan transport oleh pemerintah Kota atau Provinsi supaya harga komoditas tidak terlalu tinggi atau besar Karena tidak perlu lagi menghitung biaya transport yang sudah ditanggung pemerintah. Di Buleleng juga dilakukan hal yang sama,” terangnya.

Selain itu, intervensi pasar juga dilakukan dengan mengadakan operasi pasar pangan murah, khususnya komoditas pangan yang menyumbang inflasi. Melalui hal ini diharapkan harga-harga pangan dapat bergerak turun. (*/sin)